-RUU ini ada risalah rapat serta sebuah revisi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976
-Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangisampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
-Dasar Hukum yang tertera dalam RUU tersebut adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahtm 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) (Lembaran Negara··· Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673)
-RUU ini untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan bahaya narkotika dan pencegahan serta memberantas peredaran gelap narkotika. Di dalam undang-undang diatur juga mengenai prekursor. Karena prekursor narkotika merupakan zat pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika. Dalam undang-undang tersebut dilampirkan mengenai prekursor narkotika dengan melakukan penggolongannya terhadap jenis-jenis prekursor narkotika tersebut. Selain itu diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursornya diatur mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut selama ini pengaturannya didasari pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Provinsi,dan Badan Narkotika Kabupaten