- RUU Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan usul Pemerintah sebagai perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dibidang perekonomian, termasuk perkembangannya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang-undang perpajakan yang sekarang berlaku. Dalam usaha untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian sebagai di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang tertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan seiring dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang memadai terhadap berbagai Undang-undang perpajakan yan telah ada. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Dasar hukum Rancangan Undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994; dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- RUU ini akan mengatur mengenai : untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan mengenai besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap Wajib Pajak; Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.
- RUU Pajak Bumi dan Bangunan ini disahkan pada tanggal 9 Nopember 1994