-Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keruangan
-Ada sebuah penjelasan secara rinci dalam maksud UUD tersebut sehingga bisa lebih jelas dan mengurangi keambiguan
-Dasar Hukum yang tertera dalam RUU tersebut adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
-RUU ini mengenai Informasi Geospasial dimana dijadikan sebagai sarana pengambilan sarana dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan sosial, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, lokasi investasi, penentuan garis batas wilayah, kepariwisataan, penanggulangan bencana serta akitivitas pembangunan lainnya. Oleh sebab itu, perlu ada pengaturan untuk Informasi Geospasial sehingga hak masyarakat dalam mendapatkan informasi spasial bisa terjamin dan akurat dengan dipertanggungjawabkan, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut dan karena Indonesia sebagai negara dengan berbagai pulau-pulau dan variasi bentukan daratan seperti pegunungan serta mayoritas laut maka perlu ada pengelolaan baik terhadap sumber daya alam dalam negeri dan peran informasi geospasial sangat dibutuhkan.