- Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki, dimana perbaikan atau revisinya tidak cukup melalui peraturan teknis setingkat peraturan Mahkamah Konstitusi, melainkan melalui revisi UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Hal ini dilakukan untuk memberikan pertimbangan dan masukan sebagai bahan dasar dalam penyusunan perubahan atas UU No. 24 tahun 2003 terkait dengan pengawasan hakim konstitusi yang selanjutnya penyusunan RUU ini memenuhi amanat UUD Negara Republik Indonesia pasal 24C.