- RUU Pasar Modal ini adalah RUU usul Pemerintah dan sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa.
- RUU ini diajukan sebagai upaya pasar modal yang mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastan hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa sebagai Undang-undang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Sehingga dipandang perlu membentuk undang-undang tentang Pasar Modal.
- Dasar hukum Rancangan Undang-undang ini adalah : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- RUU ini mengatur : Kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen,produksi maupum hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat; sistem perdagangan di pasar sekunder agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menjalankan fungsi masing-masing agar perdagangan dapat dilakukan secara teratur, wajar dan efisien; Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam RUU ini. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- RUU Pasar Modal ini disahkan pada tanggal 10 Nopember 1995.