RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN
- RUU ini merupakan Usul Inisiatf DPR RI yang diprakarsai oleh Komisi IV dan diajukan kepada Badan Legislasi tanggal 17 Oktober 2011.
- RUU diajukan untuk bisa mengakomodir permasalahan pangan yang dihadapi saat ini dan diharapkan juga bisa menjadi landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain.
- Rancangan Undang-Undang ini akan mengatur landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan.
- Rancangan Undang-Undang tentang Pangan ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan eksternal dan internal mengenai Pangan di Indonesia, seperti demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan kondisi aktual masyarakat Indonesia
- Dasar hukum Rancangan Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- RUU ini telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan