RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM


- RUU ini merupakan usul pemerintah yang diajukan ke DPR RI pada Tanggal 15 Desember 2010 yang semula berjudul Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
- Pengusulan RUU ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi negara dan rakyat yang terkena dampak pengadaan tanah untuk pembangunan. Selain itu juga untuk mewujudkan taat azas dan taat prinsip yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945 dan sejalan dengan Hukum Tanah Nasional. Bahwa Peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Dasar Hukum Rancangan Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Rancangan Undang-Undang ini akan mengatur mengenai : Pokok-Pokok Pengadaan Tanah, Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, Sumber Dana Pengadaan Tanah, serta Hak, Kewajiban, dan Peran serta Masyarakat.
- Disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 16 Desember 2011 dan diundangkan menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 2012