- RUU ini merupakan usul dari pemerintah
- Bahwa mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. Uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu simbol kenegaraan.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23B, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Secara garis besar materi muatan yang diatuf dalam Undang-Undang ini meliputi: pengaturan uang secara fisik yakni mengenai macam dan harga, desain, tanda pengaman serta bahan baku Uang Rupiah, pengaturan mengenai pengelolaan Uang Rupiah sejak dari proses perencanaan, pencetakan, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan Uang Rupiah, pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Uang Rupiah, penukaran Uang Rupiah serta berbagai larangan dan ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan Uang Rupiah serta pengaturan mengenai penanganan Uang Rupiah palsu.
- Disetujui dalam Rapat Paripurna ke-29 DPR RI tanggal 31 Mei 2011.