Beranda / Profil
- Jumlah Pengunjung Hari Ini = 585
- Jumlah Pengunjung Kemarin = 343
- Total Pengunjung = 23064
Visitor Counter
Menu Arsip
Penataan Ruang
Tahun Usulan
: 2007
Deskripsi
: RUU TENTANG PENATAAN RUANG
Usulan dari
: PEMERINTAH
UU Terkait
: Penataan Ruang (2007)
Sifat Arsip
: Terbuka
Abstrak
- - RUU Penataan Ruang ini merupakan usul Pemerintah dan sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang telah berkembang sehingga perlu pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga tercapai perencanaan tata ruang yang efektif, transparan, dan partisipatif, pemanfaatan ruang yang tertib, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. Sehingga pengaturan Rancangan Undang-undang ini akan disesuaikan dengan perkembangan situasi nasional dan internasinal yang menuntut penegakan prinsip-prinsip keterpaduan, berkelanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia.
- Dasar hukum Rancangan Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Rancangan Undang-undang ini mengatur mengenai : Ruang lingkup, klasifikasi penataan ruang, tugas dan wewenang, pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang, hak, kewajiban, dan peran masyarakat, penyelesaian sengketa, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peradilan, ketentuan penutup.
- Ditetapkan dalam Keputusan DPR RI pada tanggal 27 Maret 2007.
Daftar Lampiran
No | Judul | File | |
---|---|---|---|
1. | Surat Presiden RI Kepada Ketua DPR RI Nomor R.05/Pres/1/2006, perihal RUU tentang Penataan Ruang | ||
2. | Draf awal RUU tentang Penataan Ruang | ||
3. | Penjelasan Pemerintah dalam mengantar RUU tentang Penataan Ruang | ||
4. | Risalah Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum RUU tentang Penataan Ruang | ||
5. | Risalah RDP dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RUU tentang Penataan Ruang | ||
6. | Risalah RDPU dengan Rektor UI, ITB, IPB, UGM, UNDIP, UNKRIS dan UNSAKTI RUU tentang Penataan Ruang | ||
7. | Risalah RDPU dengan PII, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Ikatan arsitek Indnesia (IAI), URDI, WALHI RUU tentang Penataan Ruang | ||
8. | Risalah RDPU dengan Ketua REI, INKINDO, HKTI, KTNA, DMI, GAPENSI RUU tentang Penataan Ruang | ||
9. | Risalah RDP dengan Gubernur jawa Barat dan Gubernur Banten RUU tentang Penataan Ruang | ||
10. | Risalah RDPU dengan APEKSI, ADEKSI, APPSI, dan BKKSI RUU tentang Penataan Ruang | ||
11. | Risalah Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat RUU tentang Penataan Ruang | ||
12. | Risalah RDPU RUU tentang Penataan Ruang | ||
13. | Risalah RDPU RUU tentang Penataan Ruang | ||
14. | Risalah RDP RUU tentang Penataan Ruang | ||
15. | Risalah RDP RUU tentang Penataan Ruang | ||
16. | Risalah Rapat Kerja RUU tentang Penataan Ruang | ||
17. | Risalah Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum RI RUU tentang Penataan Ruang | ||
18. | Risalah Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum RI RUU tentang Penataan Ruang | ||
19. | Risalah Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum RI RUU tentang Penataan Ruang | ||
20. | Laporan Ketua Panitia Khusus atas Pembicaraan Tingkat I Rancangan UU tentang Penataan Ruang dalam Rapat Paripurna DPR RI | ||
21. | Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPR RI | ||
22. | Penapat Akhir FPDIP | ||
23. | Pendapat Akhir FPPP | ||
24. | Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat | ||
25. | Pendapat Akhir FPAN | ||
26. | Pendapat Akhir Fraksi PKB | ||
27. | Pendapat Akhir Fraksi PKS | ||
28. | Pendapat Akhir F Bintang Pelopor Demokrasi | ||
29. | Pendapat Akhir FPBR | ||
30. | Pendapat Akhir FPDS | ||
31. | Pendapat Akhir Pemerintah | ||
32. | Keputusan DPR RI Nomor 15B/DPR-RI/III/2006-2007 tentang Persetujuan DPR terhadap RUU tentang Panataan Ruang | ||
33. | Surat DPR kepada Presiden RI Nomor RU.01/3041/DPR-RI/2007, perihal Persetujuan DPR terhadap RUU tentang Penataan Ruang | ||
34. | Draf Akhir RUU tentang Penataan Ruang |