Beranda / Profil
- Jumlah Pengunjung Hari Ini = 539
- Jumlah Pengunjung Kemarin = 343
- Total Pengunjung = 23037
Visitor Counter
Menu Arsip
AKUNTAN PUBLIK
Tahun Usulan
: 2011
Deskripsi
: Proses Pembahasan
Usulan dari
: PEMERINTAH
UU Terkait
: Akuntan Publik (2011)
Sifat Arsip
: Terbuka
Abstrak
- - RUU ini merupakan usul pemerintah.
- Jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur profesi akuntan publik yang memberikan perlindungan dan kepastian huku bagi profesi akuntan publik.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 5 ayat (10 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- RUU ini mengatur mengenai lingkup jasa akuntan publik, perizinan akuntan publik dan KAP, hak, kwajiban, dan larangan bagi akuntan publik dan KAP, kerjasama antar-Kantor Akuntan Publik (OAI) dan kerjasama antara KAP dan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA), selain itu juga mengatur asosisasi dan komite profesi akuntan publik, pembinaan dan pengawasan oleh menteri, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.
- Disteuji dalam Rapat Paripurna ke-23 DPR RI tanggal 5 April 2011.
Daftar Lampiran
No | Judul | File | |
---|---|---|---|
1. | Surat Presiden RI Kepada Ketua DPR RI Nomor R.24/Pres/04/2010, perihal RUU tentang Akuntan Publik | ||
2. | Draf awal RUU tentang Akuntan Publik | ||
3. | Naskah Akademik | ||
4. | Surat Ketua DPR kepada Pimpinan Komisi XI DPR Nomor TU.04/3105/DPR RI/IV/2010, perihal Penugasan untuk membahas RUU dan Keputusan DPD RI | ||
5. | Keterangan Pemerintah terkait RUU Tentang Akuntan Publik | ||
6. | Pendapat Fraksi Partai Demokrat terhadap RUU Akuntan Publik. 9 Juni 2010 | ||
7. | Pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap RUU Akuntan Publik. 9 Juni 2010 | ||
8. | Pandangan Fraksi PDIP terhadap RUU Akuntan Publik. 9 Juni 2010 | ||
9. | Pendapat Fraksi PKS terhadap RUU Akuntan Publik. 9 Juni 2010 | ||
10. | Tanggapan Fraksi PAN terhadap RUU Akuntan Publik. 9 Juni 2010 | ||
11. | Pendapat Fraksi PKB terhadap RUU Akuntan Publik. 9 Juni 2010 | ||
12. | Tanggapan Fraksi Partai Gerindra terhadap RUU Akuntan Publik. 9 Juni 2010 | ||
13. | Pandangan Umum Fraksi Partai Hanura terhadap RUU Akuntan Publik. 9 Juni 2010 | ||
14. | Surat IAPI kepada Pimp. Kom XI Nomor 837/IX/IAPI/2010, perihal Penyampaian Matriks Perbandingan Rumusan Materi RUU Akuntan Publik dengan Rumusan Usulan dan DIM | ||
15. | Hasil Rapat Panja Akuntan Publik. s.d 25 Februari 2011 | ||
16. | Daftar Inventarisasi Masalah. IAPI | ||
17. | Daftar Inventarisasi Masalah. Oktober 2010 | ||
18. | Keputusan DPD RI Nomor 29/DPD RI/III/2010-2011 ttg Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU ttg Akuntan Publik. 15 Maret 2011 | ||
19. | Risalah Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Ham tentang RUU Akuntan Publik. 7 Juni 2010 | ||
20. | Laporan Singkat Rapat Kerja/ke-9 dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Ham. 7 Juni 2010 | ||
21. | Risalah Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Ham tentang RUU Akuntan Publik. 9 Juni 2010 | ||
22. | Laporan Singkat Rapat Kerja/ke-13 Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Ham. 9 Juni 2010 | ||
23. | Risalah Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Ham tentang RUU Akuntan Publik. 14 Oktober 2010 | ||
24. | Laporan Singkat Rapat Kerja/ke-9 dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Ham. 14 Oktober 2010 | ||
25. | Risalah Rapat Panja dengan Sekjen Depkeu, Dirjen Perbendaharaan, Depkeu, Dirjen PPU KemenKum Ham tentang RUU Akuntan Publik. 22 Oktober 2010 | ||
26. | Risalah Rapat Panja dengan Sekjen Depkeu, Dirjen Perbendaharaan, Depkeu, Dirjen PPU KemenKum Ham tentang RUU Akuntan Publik. 23 Oktober 2010 | ||
27. | Risalah Rapat Panja dengan Sekjen Depkeu, Dirjen Perbendaharaan, Depkeu, Dirjen PPU KemenKum Ham, Sesmenneg BUMN tentang RUU Akuntan Publik. 23 Oktober 2010 | ||
28. | Risalah Rapat Panja dengan Sekjen Depkeu, Dirjen Perbendaharaan, Depkeu, Dirjen PUU KemenKum Ham, Sesmenneg BUMN tentang RUU Akuntan Publik. 24 November 2010 | ||
29. | Risalah Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM tentang RUU Akuntan Publik. 30 Maret 2011 | ||
30. | Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM. 30 Maret 2011 | ||
31. | Laporan Panitia Kerja RUU tentang Angkutan Publik Komisi XI. 30 Maret 2011 | ||
32. | Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Akuntan Publik. 30 Maret 2018 | ||
33. | Pendapat Akhir Mini FP Demokrat terhadap RUU Akuntan Publik. 30 Maret 2011 | ||
34. | Pandangan Mini FP Golkar terhadap RUU Akuntan Publik. 30 Maret 2011 | ||
35. | Pendapat Mini FPDIP terhadap RUU Akuntan Publik. 30 Maret 2011 | ||
36. | Pandangan Akhir Mini FPKS RUU Akuntan Publik. 30 Maret 2011 | ||
37. | Pendapat Akhir Mini FPAN terhadap RUU Akuntan Publik. 30 Maret 2011 | ||
38. | Pendapat Akhir Mini FPPP terhadap RUU Akuntan Publik. 30 Maret 2011 | ||
39. | Pendapat Akhir Mini FPKB terhadap RUU Akuntan Publik. 30 Maret 2011 | ||
40. | Pandangan Mini FP Gerindra terhadap RUU Akuntan Publik. 30 Maet 2011 | ||
41. | Pandangan Mini FP Hanura terhadap RUU Akuntan Publik. 30 Maret 2011 | ||
42. | Draf RUU tandatangan Fraksi-Fraksi | ||
43. | Laporan Komisi XI. 31 Maret 2011 | ||
44. | Pendapat Akhir Pemerintah pada Rapat Paripurna. 5 April 2011 | ||
45. | Risalah Rapat Paripurna ke-23. 5 februari 2011 | ||
46. | Keputusan DPR RI Nomor 09/DPR RI/III/2010-2011 tentang Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Akuntan Publik. 5 April 2011 | ||
47. | Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor LG.02..2/3260/DPR RI/IV/2011, perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Akuntan Publik. 11 April 2011 | ||
48. | Draf Akhir RUU tentang Akuntan Publik. 5 April 2011 |