- RUU Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia usul Pemerintah dan sebagai perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tantang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Hukum Disiplin Parjurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat ini masih diatur dalam Westboek van Krijgtucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai Undang-undang tersebut perlu dicabut dan diganti. Atas dasar hal-hal sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Dasar hukum Rancangan Undang-undang ini adalah : Pasal 5 Ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia; dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- RUU ini mengatur : Disiplin Prajurit, Pelanggaran Hukuman Disiplin Prajurit, Tindakan Disiplin dan Hukuman Disiplin; Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit.
- RUU Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini disahkan pada tanggal 3 Oktober 1997.