Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul Pemerintah
- Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar 1945;
- Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tidak menjadi badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung. Karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Pajak.
- Rancangan Undang-Undang ini akan diatur tentang : Pengadilan Pajak yang bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan yaitu: Penyelesaian sengketa perpajakan yang memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya Pajak terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya Pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah Pajak yang masih harus dibayar. Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini akan mengatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak.
- Rancangan Undang-Undang ini disahkan pada rapat Paripurna DPR RI tanggal 13 Maret 2002