- RUU Perbankan ini merupakan usul Pemerintah dan sebagai perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
- Bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang yang baru tentang Bank Indonesia.
- Dasar hukum rancangan undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998; Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998.
- Dalam Rancangan Undang-Undang ini diatur tentang : Status, Tempat Kedudukan, dan Modal; Tujuan dan Tugas; Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter; Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran; Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank; Dewan Gubernur; Hubungan dengan Pemerintah; Hubungan Internasional; Akuntabilitas dan Anggaran; serta Ketentuan Pidana dan Sanksi Adminisratif.
- RUU Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral disahkan pada tanggal 17 Mei 1999 menjadi Undang-Undang Bank Indonesia.