- RUU Rahasia Dagang ini adalah merupakan RUU usul Pemerintah.
- Bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the Word Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang. Sehubungan hal tersebut maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Rahasia Dagang.
- Dasar hukum Rancangan Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persatuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Dalam Rancangan Undang-Undang ini diatur tentang : Lingkup Rahasia Dagang; Hak Pemilik Rahasia Dagang; Pengalihan Hak dan Lisensi; Biaya; Penyelesaian Sengketa; Pelanggaran Rahasia Dagang; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana.
- Rancangan Undang- Undang Rahasia Dagang ini disahkan pada tangal 20 Desember 2000.