Anggota Badan urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Muslim mengatakan, kenaikan uang muka mobil pejabat yang diusulkan adalah keinginan semua teman-teman anggota.  Kalau sekarang ramai dan menjadi konsumsi publik,  itulah dinamika politik. Padahal semua sudah sepakat, tapi begitu muncul kritik keras di media, semua balik badan.

Ditemui sebelum mengikuti Sidang Paripurna DPR Selasa (7/4), anggota Dewan dari Partai Demokrat Dapil II Aceh ini mengatakan, sebagian anggota perlu fasilitas mobil tersebut, apalagi anggota baru yang terpilih tahun 2014 lalu.

Akibat polemik tersebut, menurut dia ke depan lebih baik diberikan mobil dinas saja sesuai standar.  Terkait dengan pencabutan Perpres uang muka mobil dinas tersebut, menurut Muslim, itu adalah  wewenang Pemerintah, dan BURT akan mendiskusikan kembali seperti apa. Apakah nanti sepakat untuk diadakan mobil dinas atau fasilitas yang lain.

“Saya harapkan keputusan bisa diambil dan disepakati semua fraksi di BURT. Itu kan untuk kepentingan anggota dan memudahkan langkah-langkah buat rakyat juga,” katanya.

Makanya, sambung dia, kalau ini menjadi polemik terus menerus, samakan saja fasilitas yang diberikan kepada seluruh pejabat negara. Kalau teman-teman menginginkan mobil dinas, silahkan. Itu kan lebih fair, tidak menjadi polemik seperti sekarang ini.

Menanggapi pertanyaan bahwa kenaikan itu bertentangan dengan  suasana kebatinan masyarakat  di tengah kesusahan karena kenaikan BBM dan kebutuhan pokok, ia menilai itu sangat normatif.  Karena fasilitas mobil dimaksudkan untuk menunjang kinerja kegiatan Dewan. “Kita kan tidak minta yang aneh-aneh. Lihat saja,  di level Departemen,  pejabat eselon I apa saja fasilitasnya. Kita bukan nggak prihatin pada rakyat, kita dalam beberapa tahun tidak mengajukan apa-apa,” kilahnya.

Meski demikian, ia menyatakan masalah Perpres ini akan dibahas kembali dalam rapat BURT. Tuntutan anggota Dewan tidak berlebihan, cukup obyektif. Apalagi teman-teman yang baru terpilih perlu fasilitas mobil itu, jadi hak dan kewajiban harus ada. “Yang kita perjuangkan adalah kepentingan seluruh anggota DPR. Kalau selalu menjadi polemik, kenapa kepada seluruh anggota dikasih mobil dinas saja. Kan lebih obyektif,” tandas Muslim menambahkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.