Komisi IX DPR menilai program kerja Kementerian Tenaga Kerja RI tahun 2015  bagus,  namun Komisi IX mengharapkan  implementasi dari program-program yang baik tersebut.

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhahiri dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Efendi hari Senin (13/4/2015) membahas enam program kerja Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2015.

 “Hari ini kami Raker dengan Menteri Tenaga Kerja dan kalau melihat dari paparan Menteri saya lihat bagus, program dan roadmapnya bagus. Tinggal pelaksanaannya. Karena kami paham sekali bahwa pemerintah belum memberikan atensi khusus mengenai bagaimana pembiayaan kementerian itu sendiri. Sehingga akibatnya angka yang dialokasikan untuk kementerian ini masih sangat kecil,” papar Dede disela-sela rapat kerja tersebut di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dijelaskan Dede,  jika  berbicara mengenai rencana-rencana grand skenario seperti  yang disampaikan Menteri Tenaga Kerja pada rapat tersebut, misalnya pembangunan BLK dan mempersiapkan tenaga kerja menghadapi MEA, menurut Dede semuanya bagus.

“Tetapi  dengan anggaran yang dimiliki Kementerian Tenaga Kerja, bahkan sampai saat ini jika  bicara tentang BLK saja untuk seluruh Indonesia hanya Rp 100 Milyar,  kalau dipukul rata semua BLK hanya Rp 300 jutaan per BLK rasanya tidak mungkin, jadi harus ada keseriusan,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Untuk masalah soal pengawasan saja, ia  melihat di Kementerian Tenaga Kerja terlalu banyak yang harus diawasi. Mulai dari perusahaan, industri, tenaga kerja asing, bahkan nanti kalau ada RUU PRT harus melakukan pengawasan kepada pembantu rumah tangga juga.

“Ini memerlukan sebuah penambahan jumlah pengawas dalam hal ini PPNSnya, saat ini mungkin PPNSnya hanya 150an orang dan ini sangat kurang sekali, integrasi dengan pemda khususnya dengan disnaker-disnaker masih sangat kurang,” ungkapnya.

“Tentunya kami DPR mensupport program-program yang baik, namun kita juga harus mengatakan bahwa ini jangan hanya cerita saja harus ada implementasi,” mantap Dede.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhahiri menjelaskan enam program kerja Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2015.

Keenam program kerja di bidang ketenagakerjaan tersebut yaitu program pembangunan 10.000 unit Rusunawa dan Rusunami bagi kesejahteraan pekerja, kesiapan pembangunan Rumah Sakit Pekerja/Buruh, pengawasan pemerintah terhadap arus masuk pekerja asing yang bekerja tanpa ijin di Indonesia, revitalisasi BLK-BLK di seluruh Indonesia, perbaikan sistem tata kelola penempatan dan perlindungan TKI dan perbaikan tata pengawasan dan pengendalian PPTKIS. (sc)