Sejumlah Anggota Komisi II DPR dalam Rapat Kerja dengan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang dipimpin Ketua Komisi Burhanuddin Napitupulu menyoroti persoalan reformasi di tubuh pemerintahan. Reformasi di sejumlah lembaga dinilai masih belum berjalan.

            Mestariani Habie dari F-Gerindra menilai reformasi yang berlangsung di pemerintahan masih belum berjalan. Bahkan menurutnya sampai dengan seratus hari kerja kabinet yang baru belum ada perkembangan.

            ”Perkembangan reformasi ditubuh pemerintahan berjalan stagnan,” katanya.

            Hal senada diungkap Rusli Ridwan (F-PAN) yang menilai reformasi birokrasi tidak berjalan. Reformasi di tingkat pusat yang tidak berjalan telah mempengaruhi hingga tingkat daerah.

            ”Ditingkat pusat tidak berubah, sehingga tingkat daerah pun nurut,” ujarnya.

            Rusli menilai dengan adanya otonomi daerah semestinya ada perampingan di tingkat pusat. ”Ada penataan ulang lembaga non struktural,” ujarnya.

Sementara itu Nurul Arifin (F-PG) meminta supaya pemerintah melakukan efisiensi birokrasi. Efesiensi tersebut dapat juga dilakukan di sekitar lingkungan presiden.

            ”Untuk memaksimalkan kerja presiden,” ujarnya.

            Menanggapi adanya staf khusus presiden, politisi Golkar ini menilai hal itu tidak terlalu penting mengingat ada Menteri Sekretaris Negara dan jajarannya. Menurutnya saat ini keberadaan Mensekneg dan jajarannya belum dimanfaatkan presiden.

            ”Sekretaris dan jajaran Sekeng tidak dapat dimanfaatkan,” katanya.

Pesawat Kepresidenan

            Lebih jauh, Nurul dalam pertemuan itu mempertanyakan tidak adanya pesawat kepresidenan. Ia menilai sebagai sebuah negara besar, Indonesia selayaknya mempunyai pesawat khusus presiden.

            Selain itu, Nurul menilai dengan adanya pesawat kepresidenan, maka negara tidak lagi menyewa dari maskapai sehingga ada efisiensi anggaran.

            ”Ini untuk efisiensi anggaran,” jelasnya. (bs)