Dewan menilai underpass Makamhaji di Jalan Slamet Riyadi  Kartosuro, Sukoharjo tidak bermutu. Pembangunan underpass ini dinilai sudah bermasalah sejak perencanaan dan selalu digenangi banjir apabila turun hujan. Bahkan oleh masyarakat sekitar, underpass tersebut ditanami pohon pisang sebagai bentuk protes.

Anggota Komisi V DPR RI Mohammad Toha mengatakan, berdasarkan pengamatannya bangunan senilai Rp 27 miliar itu tidak bermutu. Karena memang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan selama dioperasikan sejak 2013 lalu selalu kebanjiran. Bahkan, underpass dinilai sudah ada masalah sejak perencanaan dan terkesan menyalahi standar besaran teknis (bestek).

Oleh karena itu, menurutnya,  Komisi V akan memanggil Dirjen Perkeretaapian atau satker yang bertanggungjawab dan kontraktor yang bersangkutan (PT Dian Previta).

“Dirjen perkeretaapian dan kontraktornya harus bertanggungjawab. Mereka akan kami panggil pada awal Mei nanti. Menurut bapak-bapak ini (anggota Komsisi V) memang tidak mutu. Karena tidak berfungsi, berarti buruk (underpass),” tutur M. Toha saat Tim Kunjungan Kerja Komisi V dipimpin Yudi Widiana Adia meninjau  Underpass Makamhaji di Jalan Slamet Riyadi, Kartasura,  Sukoharjo, Rabu (29/4/2015).

Peninjauan ini merupakan agenda tambahan Komisi V DPR dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah.

Toha menyatakan,  bukan tidak mungkin Underpass Makamhaji akan dibangun ulang. Namun demikian, masih perlu menunggu kajian informasi-informasi dari Dirjen dan kontraktornya.

“Nanti kita lihat kajiannya dulu. Apakah mau dibongkar atau hanya direnovasi. Intinya supaya underpas berfungsi sebagaimana mestinya,” terangnya.

Senada dengan Toha,  Ketua Tim  Komisi V DPR Yudi Widiana Adia menyatakan  polemik di Underpass Makamhaji akan menjadi motivasi dalam menyikapi kebijakan-kebijakan eksekutif.

“Komisi V akan mengkaji pola-pola permasalahan dan mempelajari aturan yang melingkupinya. Sebab, terdapat  puluhan ribu perlintasan sebidang dan salah satunya di Underpass Makamhaji,” terang Yudi.

“Saya berharap Dirjen perkerataapian menyelesaikan masalah Underpass Makamhaji sebaik-baiknya. Karena anggaran yang dikucurkan tidak sedikit. Nanti kami akan minta ahlinya untuk menilai proses DED underpass. Kami akan minta bantuan Dirjen Bina Kontruksi dan Dirjen Binamarga,” tambah Yudi.

Sementara itu, Kasi Prasarana Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah, Yus Rizal mengatakan pihaknya sudah mengambil tindakan sejak Selasa (28/4). Pihaknya akan menurunkan tim ahli untuk mengatasi aliran sungai tanah disana.

“Solusi tercepat, setelah kering kita melakukan survey terhadap keberadaan aliran air bawah tanah. Selain itu, kolam penampungan diperbesar dan kapasitas pompa kita tambah,” katanya.

Yus Rizal belum bisa memastikan kapan underpas dibuka kembali. Yang jelas pihaknya akan mengkaji hasil survey tim ahli tanah yang mengusai aliran air tersebut. “Selama bisa dikeringkan dan jalan sudah dirapikan kita buka,” katanya.

Sementara itu, di lokasi underpass Makamhaji tampak dua alat berat yang mengeruk atau menggali badan jalan Underpass Makamhaji.

Pengerukan itu dititikberatkan pada aspal-aspal yang muncul mata air. Ada sejumlah titik yang digali dan mengalir baik di sisi barat ataupun timur genangan utama. Mata air di galian terpantau cukup deras dan cepat menggenagi galian. Bahkan disalah satu galian, pompa air kecil tidak mampu mengurasnya.

Selain itu, tampak sejumlah pekerja memasang pompa untuk menguras genangan utama yang tampak semakin surut. Informasinya, pompa-pompa berkapasitas besar itu didatangkan langsung oleh Kementrian Perhubungan.

Sebelum melakukan peninjauan ke Underpass Makamhaji, dalam waktu yang sama Tim Komisi V DPR melakukan peninjauan  ke Kapal Basarnas dan Dermaga Sandar Kapal SAR dan proyek jalan tol Ruas Semarang-Solo

Sehari sebelumnya  Tim Komisi V DPR RI  melakukan kunjungan ke proyek pembangunan Bandara Ahmad Yani Semarang dan melakukan pertemuan dengan PT. Angkasa Pura I, peninjauan sistem drainase primer Kota Semarang, peninjauan ke sekolah Politeknik Ilmu Pelayaran di Semarang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil PT. BTN Jawa Tengah terkait masalah penyaluran dana FLPP di Jawa Tengah.

Selain Yudi dan M. Toha, Tim Komisi V DPR yang turut serta dalam kunjungan ini, antara lain Muhidin M. Said (Wakil Ketua Komisi V/FPG), Sudjadi (F-PDIP), Damayanti Wisnu Putranti (F-PDIP), Budi Yuwono (F-PDIP), Yoseph Umarhadi (F-PDIP), Elion Numberi (FPG), Roem Kono (FPG), Novita Wijayanti (F-Gerindra), Saiful Rasyid (F-Gerindra), Willem Wandik (F-PD), Hanna  Gayatri  (F-PAN), A. Bakri  HM (F-PAN), Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), Alamuddin Dimyati Rois (F-PKB), Fatmawati Rusdi (F-PPP) dan Soehartono (F-Nasdem). (sc) Foto: Suci/parle/od