Komisi XI DPR RI menduga bahwa data-data dari Kantor Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), baik data kemiskinan makro maupun kemiskinan mikro itu tidak akurat.

Data kemiskinan NTT sebesar 1 juta orang akan tetapi angkatan kerjanya 75% terdiri lulusan SD dan SMP, jadi banyak yang paradoks. “Kita ingin memastikan data itu akurat sehingga program bantuan sosial dari pemerintah pusat itu bisa sampai kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan,” ujar anggota Komisi XI DPR Johnny G. Plate di sela-sela kunker ke NTT baru-baru ini.

Menurut politisi Partai Nasdem ini, validitas data yang dikirim ke pemerintah pusat terkait kondisi daerah sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat. Karena itu, Pemda diimbau untuk tidak melakukan penipuan berkaitan dengan data riil.

Dikatakan, kebijakan publik yang diambil di tingkat pusat melalui postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), didasari validitas data yang dikirim masing-masing daerah. Mestinya ada kebijakan ekstra yang ditempuh untuk meningkatkan income perkapita masyarakat. Karena itu, kebijakan pemerintah di daerah hanya bisa dilakukan berdasarkan data yang akurat.

“Jika terjadi kesalahan data, akan berdampak terhadap kebijakan negara, dan juga perekonomian masyarakat di desa,” jelas Johnny.

Dalam konteks itu, lanjutnya, data yang akurat dan valid harus menjadi bagian integral dalam perumusan kebijakan di daerah. Untuk mendapat perhatian pemerintah pusat, dalam kaitan dengan anggaran, tidak perlu mempraktikkan uang beli uang, tapi program yang ditawarkan harus didasarkan kepada data yang akurat dan valid.

“Banyak kendala-kendala pengumpulan data, bahkan di Kota Kupang ini sendiri data yang ada tidak betul dan itu diakui sendiri oleh BPS,” tukas dia.

Kepala Kantor Perwakilan BPS Provinsi NTT, Sofan mengakui akhir-akhir ini partisipasi masyarakat pemberi data cenderung menurun. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan dukungan Komisi XI DPR RI apabila bertemu masyarakat agar mereka mau mendukung BPS dengan memberikan data. “Karena data yang disampaikan BPS adalah hasil jawaban masyarakat,” ungkapnya.(iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.