Terkait masalah pilkada serentak, Pimpinan DPR  bersama Pimpinan Komisi II DPR Senin siang ini (18/05/2015) melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. 

“Selama ini pemerintah (Presiden) belum pernah dilaporkan oleh DPR,  karena semangat dari pilkada serentak adalah efisiensi dan efektivitas,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Riza menyatakan semangat pilkada serentak tersebut belum  tercapai.  Pasalnya,  satu, anggaran pilkada menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru meningkat tiga  kali lipat daripada yang seharusnya terjadi yaitu efisiensi di APBD masing-masing daerah.

Kemudian Kedua,  pilkada serentak ini diharapkan tetap dalam suasana yang nyaman, aman,  damai dan kondusif.

“Kita melihat sampai saat ini karena masih ada dua partai yang berperkara dan berpotensi pilkada serentak bisa terganggu. Karena KPU sampai saat ini justru punya opsi yang berbeda terkait partai yang sedang berperkara,” jelas politisi dari Partai Gerindra.

Dalam kesempatan tersebut, Riza juga menjelaskan bahwa hasil konsultasi Pimpinan DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi II DPR  telah menyepakati bahwa agar soal Pasal terkait Partai Politik yang sedang berperkara itu ada tiga pilihan.

Pilihan pertama berdasarkan pada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau Inkrah, kedua berdasarkan pada partai yang berperkara agar melakukan islah.

“Apabila point satu dan dua ini belum tercapai atau belum terwujud, maka point ketiga berdasarkan pada Keputusan Pengadilan yang terakhir,” terangnya.

Namun, terang Riza,   bagi partai yang tidak islah KPU berpendapat  tidak bisa ikut pilkada. Padahal didalam UU disebutkan bahwa partai yang mengikuti pilkada  2015 adalah partai hasil pemilu 2014 yang dapat mengusung pasangan calon.

Oleh karena hal tersebut,  papar Riza, Pimpinan DPR dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati untuk melakukan rapat konsultasi dengan Presiden.  “Hari ini jam 14.00 siang nanti Presiden, Pimpinan DPR bersama Pimpinan Komisi II akan melakukan rapat konsultasi terkait dengan pilkada serentak. Pasal inilah yang akan didiskusikan dengan Presiden (pemerintah) agar ada solusi,” terangnya.

“Mudah-mudahan rapat konsultasi dengan presiden dapat berlangsung sebagaimana harapan kita, sehingga pilkada serentak  pada 9 Desember 2015 sesuai dengan harapan kita semua, dapat berjalan aman, lancar,  damai dan demokratis,” harapnya.

“Dalam perjalanan bangsa pemilu dan pilkada berjalan secara damai dan demokratis, dan jangan sampai pada periode pemerintahan ini justru terjadi sebaliknya, kita semua sangat fokus dan concern dan berharap justru terjadi peningkatan demokrasi. Naik lagi derajat kita sebagai negara demokratis ketiga terbesar di dunia,” tambahnya. (sc)/foto:naefurodji/parle/iw.