DUA AGENDA APA BATAL DIMASUKKAN

07-12-2009 / B.K.S.A.P.

 Dua Agenda Asian Parliamentary Assembly (APA) yang sebelumnya dimasukkan dalam agenda sidang akhirnya batal dimasukkan. Dua agenda tersebut adalah masalah keuangan dan sistem keuangan di Asia.

 Hal itu diputuskan dalam rapat Dewan Anggota APA dengan acara membahas agenda yang akan dibahas pada Sidang Parlemen Asia ke-4 yang berlangsung di Bandung, 7-10 Desember 2009.

 Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Hidayat Nur Wahid yang memimpin rapat tersebut mengatakan, atas usulan dari delegasi beberapa Negara, maka dua agenda tentang keuangan ini belum bisa diputuskan pada pertemuan di Bandung dan akan diputuskan pada waktu berikutnya.  Hidayat menambahkan, pembahasan masalah keuangan direncanakan akan dibahas pada pertemuan khusus pada tahun 2010 yang akan datang. 

 Sebelumnya, beberapa Negara menyatakan keberatan dimasukkannya masalah keuangan dalam sidang kali ini. Alasannya, mereka belum mendapatkan draft tentang masalah tersebut, sehingga mereka belum tahu apa isi dari draft itu. 

 Bahkan wakil delegasi dari Palestina mengusulkan agar pembahasan masalah keuangan itu ditunda dulu, karena menurutnya permasalahan ini belum dibahas secara mendetail. Penundaan ini juga dimaksudkan agar sidang dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik. Usulan penundaan ini juga disampaikan beberapa delegasi lainnya seperti, Arab Saudi dan Syria.  

 Ketua Delegasi Indonesia Sidarto Danusubroto mengatakan, dalam hal ini delegasi Indonesia mempertanyakan mana yang akan diperjuangkan oleh APA penentuan kontribusi atau mendorong terbentuknya forum Asia yang dapat membiayai seluruh pembiayaan organisasi APA.

 Menurut Sidharto, kontradiksi mengenai apakah anggota membayar kontribusi ataukah meminta keterlibatan sektor swasta untuk mensponsori pembiayaan APA juga tercermin dalam draft resolusi item 1 dan 3, dimana item 1 mengatakan bahwa semua anggota APA menyetujui skill of jusment yang diajukan sekretaris jenderal sebagai sumber pendanaan. 

 Sedang item tiga mendukung inisiatif Sekjen untuk melibatkan sektor swasta dalam mendukung insentif Asian Parliamentary Assembly. Hal ini sebaiknya dijelaskan Sekretaris Jenderal, karena dia menangkap banyak delegasi-delegasi yang belum sepenuhnya mendapat informasi mengenai ini. (tt,si,nt)     

BERITA TERKAIT
DPR Bahas Hubungan Bilateral dan Peran RI di BRICS Plus dengan Rusia
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich...
BKSAP Bahas Kerja Sama Energi Terbarukan dan Pendidikan dengan Singapura
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyambut baik kedatangan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok...
Ravindra Hartarto Jelaskan Potensi Kerja Sama GKSB dengan 102 Negara
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Hartarto, meyakini bahwa Indonesia dapat mempelajari...
Keberhasilan GKSB Bergantung pada Dukungan Diplomatik
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa pembentukan Grup Kerja Sama...