Komisi XI DPR mengapresiasi optimisme Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menghadapi perkembangan ekonomi di kuartal kedua tahun 2015, maupun di tahun mendatang. Komisi XI sangat mendukung semangat dari Menkeu ini.

Demikian disampaikan Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad di sela-sela rapat kerja antara Komisi XI dengan Menkeu dan jajaran di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Rabu (27/05/15).

“Saya kira Menkeu sangat optimis, meskipun perkembangan ekonomi dunia sedang menurun, tapi kepercayaan diri Indonesia semakin bagus. Menkeu sangat optimis dengan keadaan sekarang. Mudah-mudahan tercapai. Kita dukung sepenuhnya,” yakin Fadel.

Namun, tambah Politisi F-Golkar ini, pihaknya tetap mengingatkan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah Indonesia yang belum merata. Termasuk penerimaan negara yang belum maksimal. Ia mendorong Menkeu untuk dapat mencapai target penerimaan negara, termasuk dari sektor pajak.

“Penerimaan dari sektor memang belum tercapai. Namun kita sudah mendengar langkah dan terobosan yang dibuat oleh Dirjen Pajak. Kita menganjurkan ada langkah menggunakan tekonologi lebih tinggi, agar PPN itu rekonsiliasi, dan pajak-pajak daerah dikendalikan. Kita berikan dorongan dan dukungan agar semua tercapai,” tambah Politisi asal Dapil Gorontalo ini.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga mengkritisi masalah penyerapan anggaran di kuartal I yang masih minim. Namun ia yakin, Menkeu dapat memaksimalkan di periode-periode berikutnya.

Sebelumnya, Menkeu Bambang menyampaikan realisasi APBN Perubahan 2015 sampai dengan Jumat (22/5/2015) pekan lalu.

“Pendapatan negara yang sudah masuk sebesar Rp 508,6 triliun atau 28,9 persen dari APBN Perubahan 2015. Pendapatan negara turun dibanding periode sama tahun lalu yang membukukan penerimaan hingga Rp 542,6 triliun,” jelas Bambang.

Salah satu penyebab utamanya adalah menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minyak dan gas bumi (migas), lantaran harga minyak sudah jatuh jauh dibanding tahun 2014.

“PNBP migas sampai 22 Mei 2015 mencapai Rp 91,6 triliun atau 34 persen dari target. Sedangkan tahun lalu, pada periode sama mencapai Rp 119,9 triliun, ini saat harga minyak masih tinggi,” imbuh Bambang.

Berikutnya, penerimaan perpajakan terkumpul sebesar Rp 416,8 triliun atau 28 persen dari target. Realisasi penerimaan perpajakan juga lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 422,2 triliun atau 33,9 persen dari APBNP. Dari sisi belanja, total belanja hingga 22 Mei 2015 sebesar Rp 552,5 triliun atau 27,8 persen dari APBN Perubahan 2015.

Bambang menjelaskan, belanja yang dikeluarkan terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 310,8 triliun yang terbagi untuk belanja K/L sebesar Rp 138,3 trilun dan belanja non K/L sebesar Rp 172,5 triliun.

“Belanja K/L ada keterlambatan, salah satunya karena APBNP baru disepakati pertengahan Februari. DIPA cair baru pertengahan Maret, dan ada perubahan nomenklatur utamanya Kemendikbud, sehingga pencairan baru bisa akhir April,” jelas Bambang.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 241,7 triliun atau 36,4 persen dari pagu di APBN Perubahan 2015. Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut maka defisit anggaran per 22 Mei 2015 sebesar Rp 43,9 triliun atau 0,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Pembiayaan yang didapat sebesar Rp 143,8 triliun. Jadi, intinya masih ada cash flow yang cukup besar untuk dibelanjakan lebih lanjut oleh K/L,” kata Bambang. (sf) Foto: Naefuroji/parle/od