Komisi IV Setujui Kelanjutan PUAP dan LM3 Tahun 2009

09-02-2009 / KOMISI IV
Komisi DPR RI menyetujui kelanjutan rencana pelaksanaan Pengembangan Usaha Agri Bisnis Perdesaan (PUAP) dan LM3 untuk tahun 2009. Demikian salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi IV yang dipimpin Ketua Komisi Arifin Junaidi dari Fraksi PKB dengan Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Gedung Nusantara, Senin (9/2) Namun kata Junaidi, Komisi IV meminta kelanjutan pelaksanaan PUAP harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Selain itu, lanjutnya, Komisi IV juga meminta Departemen Pertanian untuk melakukan evaluasi sehingga dampak program tersebut dapat secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan petani Terkait banyaknya bencana banjir yang menimpa lahan pertanian di berbagai daerah di Indonesia, Komisi IV meminta Departemen Pertanian untuk segera memberikan bantuan. “Kami meminta Deptan segera memberikan bantuan kepada Petani khususnya dalam pengadaan benih dan pupuk melalui prosedur yang mudah,” katanya Lebih lanjut Junaidi menyampaikan apresiasi kepada Departemen Pertanian atas realisasi anggarannya pada tahun 2008, serta swasembada beras. Realisasi anggaran tersebut mencapai 80 persen hingga 90 persen. Sehubungan dengan capaian itu, kata Arifin, Komisi IV meminta Deptan terus meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja Deptan itu diharapkan dapat mewujudkan kesepakatan antara Deptan dan Komisi IV untuk menuju tercapainya kedaulatan pangan, khususnya peningkatan produksi beras Pada rapat kerja yang berlangsung dari pukul 10 hingga 15.30 itu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono menjelaskan dari Rp.8,3 triliun anggaran, Deptan telah melakukan penghematan anggaran (efisiensi kegiatan) sebesar Rp 13,6 persen “Sehingga realisasi anggaran sebesar Rp. 7,17 triliun atau sebesar Rp 86,4 persen,” terang Mentan Sedangkan untuk kegiatan PUAP 2009 kata Mentan, merupakan kelanjutan serta penyempurnaan dari PUAP 2008. karena berdasarkan pengalaman PUAP 2008 terdapat beberapa hal dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki, terutama mengenai kesiapan dan administrasi pengelolaan di tingkat Gapoktan serta meningkatkan peran aktif dari Tim tehnis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi Lebih lanjut Mentan menjelaskan, pagu anggaran PUAP 2009 sebesar Rp 1,1 triliun. Anggaran tersebut direncanakan akan disalurkan, masing-masing Rp100 juta untuk 10.000 Desa/Gapoktan di seluruh wilayah Indonesia Hingga rapat berlangsung, Deptan telah menerima usulan sebanyak 24.000 calon desa PUAP, namun saat ini Deptan tengah melakukan seleksi dan verifikasi atas usulan tersebut. “Direncanakan pada akhir Februari 2009, kita sudah dapat menetapkan nama-nama desa penerima PUAP,” katanya Sementara untuk kegiatan LM-3 tahun 2009, dukungan alokasi dana sebesar Rp.367,74 milyar dengan sasaran sebanyak 2.000 LM-3 dibidang usaha tanaman pangan, hortikulttura, peternakan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. “Saat ini kami sedang melakukan rekapitulasi dan inventasrisasi long-list sekitar 3 ribu usulan LM3 yang masuk ke Deptan, terdiri dari sisa usulan 2008 sebanyak 2.000 LM3 dan usulan baru 2009 sebanyak 1.000 usulan,” jelas Mentan. (sw)
BERITA TERKAIT
Komisi IV: Respons Cepat di Lapangan, Penanganan PMK Harus Lebih Terintegrasi
26-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menyampaikan keprihatinannya atas kembali merebaknya kasus Penyakit Mulut...
Saadiah Uluputty Soal Dalang Pagar Laut Belum Terungkap: KKP ke Mana Aja Selama Ini?!
26-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mempertanyakan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hingga kini...
Legislator Minta KKP Segera Evaluasi Pemagaran Laut di Bekasi
23-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Kartika Sandra Desi, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berkoordinasi dan...
Titiek Soeharto Tegas Minta KKP Ambil Tindakan Konkret Terkait Pagar Laut
23-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - KetuaKomisi IV DPRRI Siti Hediati Hariyadi aliasTitiek Soehartomenyatakan dengan tegas untuk meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)...