KETUA DPR HARAPKAN PERTEMUAN APA HASILKAN DEKLARASI BANDUNG

08-12-2009 / B.K.S.A.P.

            Ketua DPR RI Marzuki Alie berharap, melalui pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) ke-4 akan dapat menghasilkan Deklarasi Bandung yang akan menjadi landasan kerja sama parlemen kawasan untuk membangun demokrasi menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan.

            Demikian sambutan yang disampaikan pada saat pembukaan Sidang APA di gedung Merdeka Bandung, Selasa (8/12) yang dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

            Pada sidang APA ke-3 di Jakarta tahun lalu telah menghasilkan Jakarta Declaration yang berisi kebulatan tekad anggota Parlemen Asia untuk bekerja sama menghadapi krisis keuangan global.

            Sedang pada sidang kali ini tema yang akan diangkat adalah “The Roles of Asian Parliament in Strengthening Democracy Towards Prosperity, Peace and Justice in the Region”. Tema ini akan mejadi issu sentral pada acara general debate.

            Marzuki menambahkan, sangat penting bagi parlemen-parlemen di kawasan Asia untuk dapat menciptakan sustainable regionalism yang tidak saja mampu mengatasi persoalan dan tantangan masa kini, akan tetapi juga dapat mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi oleh generasi mendatang.

            Dalam konteks kerjasama lingkungan hidup, katanya, Negara-negara anggota APA patut mempromosikan sustainable economy, yaitu pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi kelangsungan lingkungan hidup.

            Namun, tambahnya, upaya penciptaan sustainable economy ini harus dilakukan beriringan dengan upaya mengangkat masyarakat dari kemiskinan dengan memberikan peluang bagi terciptanya pekerjaan yang berwawasan lingkungan (green jobs) dan mengubah sistem pendidikan menjadi sistem pendidikan yang berwawasan lingkungan (green education).

            Dalam konteks inilah, masyarakat internasional perlu mendorong semua pihak untuk sepakat mensukseskan pertemuan perubahan iklim dunia di Kopenhagen minggu depan.

            Marzuki yang menjabat Presiden APA ini menambahkan, kemiskinan juga menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian. Walaupun berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan telah dilakukan oleh Negara-negara Asia di tingkat nasional, regional dan juga internasional dan beberapa kemajuan dalam mengurangi kemiskinan telah dicapai di wilayah Asia, namun penduduk miskin dunia masih banyak berdiam di kawasan ini.

            Menurut Asian Development Bank, kantong-kantong besar kemiskinan ekstrim tetap ada meski dalam 15 tahun terakhir Asia telah mencapai kemajuan pesat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

            Kondisi kemiskinan di Asia ini sudah tentu tidak dapat dibiarkan terus berlanjut. Untuk itu, perlu upaya-upaya lebih serius dari Negara-negara di Asia untuk mengatasinya, antara lain dengan menyusun dan melaksanakan strategi nasional pengurangan kemiskinan yang efektif.

            Menurut Marzuki, strategi efektif untuk pengurangan kemiskinan harus mampu membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berpihak pada kaum miskin, pembangunan sosial yang menyeluruh, dan tata kelola yang baik.

            Sedang di tingkat global, dalam rangka mengurangi kemiskinan, perlu mendukung upaya memajukan aktifitas dan sistem ekonomi global yang pro-growth, pro job, pro-poor, dan pro-sustainable development. (tt,nt,si)

BERITA TERKAIT
DPR Bahas Hubungan Bilateral dan Peran RI di BRICS Plus dengan Rusia
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich...
BKSAP Bahas Kerja Sama Energi Terbarukan dan Pendidikan dengan Singapura
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyambut baik kedatangan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok...
Ravindra Hartarto Jelaskan Potensi Kerja Sama GKSB dengan 102 Negara
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Hartarto, meyakini bahwa Indonesia dapat mempelajari...
Keberhasilan GKSB Bergantung pada Dukungan Diplomatik
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa pembentukan Grup Kerja Sama...