Pemerintah Dituntut Kerja keras Capai Target Lifting Gas

22-06-2015 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan, pemerintah harus kerja keras untuk mencapai target lifting gas yang telah disepakati dengan asumsi batas bawah 1.100 BOEPD (barel setara minyak per hari) dan batas atas 1.300 BOEPD.

"Pemerintah harus kerja keras untuk mencapai target ini, caranya mungkin perlu merubah distribusi terbuka menjadi tertutup dari yang semua punyak hak menjadi terbatas, artinya dulu semua orang pemakai gas baik pemilik apartemen mewah maupun restoran bebas membeli 3 kg,"ujarnya kepada wartawan, di Gedung DPR, Senin, (22/6).

Menurutnya, persoalan gas ini lebih banyak faktor komersial,  pasalnya ada 6 kargo yang tidak bisa dikirim ke negara tujuan. "Masalah gas ini bukan produksi, kita intinya ingin pemerintah kerja keras sehingga serapan maksimal, memang sekarang ini oversuplai tetapi kita tetap meminta pemerintah untuk meningkatkan komitmen gas yang kita sepakati,"paparnya.

Sementara, anggota Komisi VII DPR Iskan Qolba lubis mengatakan, sistem subsidi 3 kg itu salah sasaran harusnya yang disubsidi orang miskin bukan tabungya seperti sekarang. "Itu membuktikan sasaran subsidi tidak tepat seharusnya menggunakan sistem tertutupp dan yang disubsidi tabung itu yang salah harus ditertibkan, ini dapat mengakibatkan pemborosan anggaran negara,"tegas anggota DPR dari Fraksi PKS. (Sugeng), foto : jaka/parle/hr.

 

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...