Komisi V DPR menyetujui alokasi anggaran dan program RKA-K/L dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun anggaran 2016 Kementerian atau Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI yaitu, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Bapel BPLS danBapel BPWS.

"Apakah semua setuju atas kesimpulan ini,"tanya Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis kepada anggota Dewan, kemudian dijawab setuju, oleh mayoritas anggota Komisi VII DPR.

Dalam Raker gabungan yang dihadiri oleh mitra kerja Komisi V DPR, alokasi anggaran dan program RKA-KL dan RKP K/L terbesar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Pagu Kebutuhan sebesar Rp. 178 Triliun, disepakati pagu indikatif sebesar Rp. 102 Triliun. Dimana program terbesar diperuntukkan untuk  program penyelenggaraan jalan, Ditjen Bina Marga dengan Pagu kebutuhan 79 Triliun sementara Pagu Indikatif yaitu Rp. 46 Triliun.

Untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari pagu kebutuhan 23 Triliun, sementara Pagu indikatif 8 Triliun. Basarnas mengajukan pagu kebutuhan 4.1 Triliun, pagu indikatifnya sebesar 2.4 triliun.

Di dalam rapat tersebut, butir kesimpulan kedua yaitu Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kebutuhan anggaran mitra kerja Komisi V DPR RI sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran di DPR RI. Raker gabungan seluruh mitra tersebut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M.Basoeki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Ja'far, Kepala BMKG Andi Eka Sakya, Sestama Basarnas, Max Ruland, Kepala Bapel PLS Sunarso, dan Plt. Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat, di Gedung Nusantara, Rabu, (24/6). (Sugeng) Foto: Rizka/parle/hr