Rendy Setuju KPK Larang Mobil Dinas Untuk Mudik

29-06-2015 / B.U.R.T.

Anggota BURT DPR Rendy Lamadjido mendukung sikap tegas KPK yang tetap melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik pada lebaran yang akan datang ini.  “Namanya mobil dinas tidak boleh untuk kepentingan pribadi.  Dari dulu ketentuan sudah diberlakukan seperti itu,” katanya usai mengikuti rapat BURT dengan jajaran Setjen DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (29/6).

Terkait mobil dinas dijinkan untuk mudik oleh PNS yang disampaikan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yudy Krisnandi menuai polemik. Plt. Pimpinan KPK Johan Budi menegaskan, mobil dinas tidak boleh dipakai untuk mudik. Sikap yang sama ditunjukkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama yang akrab dipanggil Ahok juga melarang PNS menggunakan mobil dinas untuk mudik.

Rendy yang juga anggota Komisi V (bidang transportasi dan infrastruktur) DPR ini menegaskan, mobil dinas tidak diperbolehkan untuk kepentingan mudik. Kecuali status mobil sudah dim, itu boleh. Apalagi sekarang banyak mobil dinas yang sudah didim (pindah kepemilikan), itu bisa dilakukan termasuk pembayaran pajaknya oleh pribadi PNS yang bersangkutan.

Bagi politisi PDI Perjuangan ini, kalau mobil dinas tetap tidak boleh untuk mudik. Bahkan lanjutnya, bukan saja mudik, untuk kepentingan apa saja selain dalam kedinasan seperti kepentingan keluarga, sebenarnya tetap tidak boleh.

Saat ditanya tanggapannya mengenai kebijakan Menpan-RB mengijinkan PNS bisa menggunakan mobil pribadi untuk mudik, kata Rendy “Tidak boleh, salah itu. Saya setuju sikap KPK tetap melarang mobil dinas untuk mudik,” tandasnya. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

 
BERITA TERKAIT
Kunjungan BURT ke DIY: Evaluasi Layanan Kesehatan Jamkestama
30-01-2025 / B.U.R.T.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memastikan...
Layanan Keprotokolan Kedewanan di Bandara Radin Inten II Lampung Dipastikan Berjalan Optimal
26-01-2025 / B.U.R.T.
PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BURT DPR...
DIPA 2025 Diserahkan, DPR Tegaskan Komitmen pada Rakyat
23-01-2025 / B.U.R.T.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusuma, memimpin rapat bersama Pimpinan Alat...
Rajiv: Perlu Koordinasi Agar Hak Protokoler DPR Tidak Mengganggu Masyarakat
04-12-2024 / B.U.R.T.
PARLEMENTARIA, Boyolali - Anggota DPR RI memiliki hak yang melekat, yang salah satunya adalah Hak Protokoler. Namun, terkadang, publik menilai...