Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Diharapkan ada kebijakan agar para wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

Demikian  disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan, usai pertemuan dengan jajaran Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kunjungan kerja Komisi XI DPR, di Yogyakarta, Rabu (8/07).

“Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yogyakarta harus optimalkan lagi penerimaan pajaknya. Mereka harus lebih intens melakukan pendekatan, komunikasi, dan sosialisasi terhadap masyarakat Yogyakarta yang sudah patuh menyampaikan SPT Tahunannya, juga patuh dalam mengisi kontennya, yakni ada nilai pajak yang dibayarkan,”  kata Marwan.

Pasalnya, tambah Politisi F-Demokrat ini, jika wajib pajak hanya melaporkan SPT Tahunan saja, namun tidak ada konten pajak yang dibayarkan, DJP hanya mendapatkan data wajib pajak saja, tidak mendapat pendapatan untuk negara.

Marwan mengakui, SPT Tahunan yang dilaporkan wajib pajak di Yogyakarta memang cukup baik. Bahkan, ia melihat setidaknya 98 persen wajib pajak sudah melaporkan SPT Tahunan. Namun untuk bidang UMKM, nilai Marwan, dari 84 ribu wajib pajak, baru 20 ribuan wajib pajak yang membayar pajak. Pelaporan SPT Tahunan juga masih di kisaran 80 ribuan.

“Tetapi konten dari SPT Tahunan itu nihil, jadi secara pendapatan belum maksimal,”  imbuh Politisi asal Dapil Lampung II, yang sekaligus menjadi Ketua Tim Kunker Komisi XI DPR ini.

Hal berbeda diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR Henky Kurniawan. Ia melihat realisasi penerimaan pajak di Yogyakarta sudah cukup bagus. Namun ia juga mendorong Kanwil DJP Yogyakarta untuk tetap meningkatkan kinerjanya.

“Secara umum sudah cukup bagus. Namun untuk mencari prestasi itu kan memang ukurannya terus menerus untuk mencapai target yang ditetapkan,”  nilai Henky.

Politisi F-PDI Perjuangan ini juga melihat, angka kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta relatif sudah cukup bagus dibandingkan daerah lain. Walaupun di satu sisi penerimaan pajak secara nasional menurun, namun ia yakin Kanwil DJP Yogyakarta dapat mencapai targetnya.

“Penyelenggara pajak ingin berprestasi lebih bagus lagi, dan itu sangat positif. Di sini kami lihat sudah luar biasa bagus. Saya melihat ada satu optimisme untuk tercapai dari yang ditargetkan oleh pusat. Walaupun dalam kondisi berat, tapi saya lihat ini bagus,” kata Politisi asal Dapil Jawa Timur ini.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Edison Betaubun (F-PG). Ia melihat penerimaan pajak sudah cukup bagus. Ia berharap penerimaan pajak ini terus meningkat.

“Memang Provinsi Yogyakarta cukup bagus dari sisi perpajakan maupun kondisi ekonominya. Berarti memang kinerjanya cukup bagus. Kita berharap daerah lain dapat meningkatkan kinerjanya seperti Yogyakarta,” harap Politisi asal Dapil Maluku ini.

Sementara sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Kemenkeu Provinsi DI Yogyakarta, Rudi Bastari mengatakan, selama kurun waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2014, penerimaan Kanwil DJP DIY selalu mengalami pertumbuhan. Walaupun sedikit ada penurunan di tahun 2014, diakibatkan salah satunya oleh adanya penurunan setoran dari wajib pajak besar di sektor Industri Pengolahan, yaitu PPh Badan Impor dan PPN Impor.

Untuk tahun 2015, Rudi melaporkan, sampai dengan 6 Juli 2015, capaian penerimaan pajak sudah mencapai angka 32,72 persen atau Rp 1,476 triliun, dari target sebesar Rp 4,514 triliun. Dengan angka pertumbuhan dicatat sebesar 16,33 persen.

Kunker Komisi XI ini juga diikuti oleh I.G.A Rai Wirajaya, Hendrawan Supratikno, Amin Santono, Muhammad Hatta, Donny Ahmad Munir, Abdul Kharis Almasyhari, Sumail Abdullah, dan Anna Muawanah. (sf)