Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan akan terus melakukan peningkatan transparansi sebagai upaya meningkatkan citra dan kinerja Dewan. Untuk itu dia berusaha menciptakan transparansi selama periode lima tahun ke depan.

Karena itu. dia menyerukan kepada seluruh anggota DPR dalam rangka kunjungan kerja di daerah agar menolak segala bentuk pemberian uang dari Pemerintah Daerah (Pemda), serta menolak diberi penginapan hotel dan sebagainya.

 “Saat di Jambi, saya meminta agar anggota DPR menolak pemberian dari Pemda. Maka, tidak ada satu sen pun menerima uang dari Pemda. Padahal, DPR periode sebelumnya dapat hotel dari Pemda, dapat uang dari Pemda pun diterima. Kita harus berubahlah. Kalau tidak mau berubah, kapan baiknya,” tandas politisi Partai Demokrat ini  saat memberi sambutan pada acara Press Gathering di Wisma DPR, Puncak, Sabtu (12/12).

Ditegaskan, dirinya juga meminta kepada seluruh anggota DPR agar tidak melakukan korupsi terhadap anggaran setiap melakukan kunjungan kerja. “Seperti bepergian dalam kunjungan kerja selama 5 hari, tapi dilakukan cuma 3 hari. Ini korupsi, bisa dimasalahkan kejaksaan,” tandas Marrzuki.

Ia mengaku, pihaknya akan serius memperhatikan aspirasi atau kritikan publik dan akan berusaha keras memperbaiki kinerja. Salah satunya menggugah kejujuran dan perilaku anggota DPR dalam menjalankan tugas ketika melakukan kunjungan kerja tadi.

Dalam acara yang bertajuk “Optimalisasi Peran Media Masa Dalam Pencitraan DPR”  Ketua DPR menyatakan, kondisi politik saat ini membuat seluruh komponen bangsa meletakkan harapannya pada DPR untuk menciptakan system politik yang ideal, yakni system politik yang dapat merespon dan menjawab serta menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini.

            Apalagi lanjutnya, di awal masa tugasnya, anggota DPR periode 2009-2014 ini langsung dihadapkan pada persoalan-persoalan besar, mereka diuji untuk mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini.

Anggota Dewan, baik melalui fraksi maupun perorangan berupaya menjawab tuntutan masyarakat, dengan menawarkan solusi-solusi, baik melalui persidangan, statemen di Koran maupun tulisan di media.

            “ Disinilah saya melihat peran pers besar. Tanpa rekan-rekan jurnalis, tanpa surat kabar, tanpa televise, radio dan media on line, semua proses politik yang terjadi di DPR tidak akan diketahui masyarakat,” tegasnya.

            Sementara itu pengamat politik dari UI Adrianof Chaniago mengatakan, citra DPR sangat tergantung pada perilaku anggota DPR, proses politik sebelumnya, perbaikan kinerja DPR, kualitas anggota DPR dalam menjalankan fungsi legislative, strategi komunikasi kebijakan dan manajemen hubungan dengan jurnalis.

Menurut Andrinof, Faktor pembentuk citra negatif anggota DPR adalah perilaku individu yang banyak bolos, baca koran atau tidur di waktu rapat atau sidang, sibuk mainan HP, bertengkar fisik, overacting (aksi berlebihan), perbuatan asusila, tersangkut masalah hukum, keluarga pejabat (berasal dari caleg nepotisme), kompetensi rendah, dan sebagainya. “Anggota DPR harus menghilangkan segala kebiasaan buruk,” kata Adrianof menambahkan. (mp)