Anggota Komisi VII DPR Totok Daryanto (F-PAN) menyatakan perlu ada rasionalisasi terhadap kuasa penambangan (KP) yang dimiliki oleh PT. INCO dan dikembalikan kepada pemerintah daerah supaya bisa dimanfaatkan pemda sesuai  peraturan perundangan yang berlaku.

 “Masalah KP itu harus segera diatasi. Kita lihat memang beberapa perusahaan besar seperti PT. INCO ini mendapat KP sangat besar  dan sesuai dengan kontrak kerja itu mereka harus menyelesaikan dalam batas tertentu,” tegas Totok di sela-sela kunjungan kerja Komisi VII ke Sultra pekan lalu.

Dalam kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Ahmad Farial dari FPP, Totok mengatakan, sebenarnya KP ini sudah lama ada kontrak-kontrak yang dibuat oleh pemerintah pusat di masa lalu. Karena lama ini tidak dikerjakan lalu ada perubahan regulasi dimana ada luasan tertentu yang menjadi kewenangan daerah.

Namun lanjutnya, para kepala daerah ini kadang-kadang mengeluarkan izin-izin semaunya sendiri, tidak memperhatikan bagaimana sebelumnya lahan yang dikeluarkan izin itu. Dan juga karena sistim pemerintahan yang lima tahunan ini kadang-kadang juga mendorong para bupati memanfaatkan masa jabatannya untuk mengeluarkan izin-izin KP itu.

            Politisi dari PAN ini mengkhawatirkan, kalau tambang-tambang kita semua dikelola oleh asing, anak bangsa kita mau kerja apa. “Saya tidak anti asing tetapi saya lebih mencintai negeri ini daripada dibawa asing. Kalau bisa kita kelola sendiri, mengapa tidak,” terangnya.

Totok mengatakan, banyak perusahaan yang bisa dibangun oleh bangsa kita sendiri, dikerjakan oleh anak-anak bangsa sendiri dan keuntungannya bisa untuk memakmurkan bangsa kita sendiri. Untuk itu, kebijakan ini harus didukung dan mungkin  perlu klarifikasi, bagaimana policy untuk melepas KP-KP itu. Di minta yang dilepas itu jangan yang jelek-jelek dan tidak ada kandungannya. Kalau mau melepas, tegas Totok,  berilah yang baik, yang adil dan bernilai ekonomi.

Kawasan Industri Pertambangan Nasional:

            Gubernur Sultra Nur Alam saat menerima Tim Komisi VII meminta dukungan wilayahnya untuk dijadikan salah satu Kawasan Industri Pertambangan Nasional. Konsep ini diusulkan karena pertimbangan bahwa ada empat komoditi mineral yang sangat strategis dimana depositnya sangat besar. Karena itu sangat layak untuk diusulkan bisa dikelola secara optimal dan diwujudkan dalam suatu kebijakan nasional agar di dalam pengelolaannya betul-betul bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap penerimaan atau devisa negara.

Menanggapi hal ini, kata Totok, gagasan ini harus mendapat dukungan dari semua pihak bahkan mungkin bisa dijadikan model bahwa kawasan industri pertambangan. Oleh karena itu menyangkut regulasi-regulasi tentunya DPR bersama pemerintah mesti harus membuat kebijakan yang jelas.

Dia menambahkan, kawasan industri pertambangan nasional ini suatu gagasan yang sangat positif yang perlu dielaborasi lebih lanjut. “Bagaimana modelnya seperti apa. Saya memang tidak suka keputusan itu dibuat secara terburu-buru tanpa dilengkapi perangkat peraturan perundangannya, supaya tidak menjadi masalah nanti dikemudian hari,” ungkap dia.

Anggota Tim Kunker Dewi Aryani Hilman dari F-PDI Perjuangan mengusulkan segera saja dilaksanakan riset supaya mimpi Gubernur dan masyarakat Provinsi Sultra menjadikan salah satu kawasan industri penambangan nasional itu bisa maksimal dan total. Karena semakin besar jumlah potensi yang bisa dipaparkan kepada pemerintah pusat semakin besar pula harapan masyarakat Provinsi Sultra terwujud. (iw)