Pemerintah dinilai kurang memperhatikan pentingnya keberadaan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Ini bisa dilihat dari minimnya realisasi anggaran BSN pada APBN-P 2015 maupun dalam RAPBN 2016.

Anggota Komisi VI DPR RI Sungkono (dapil Jatim I) usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan jajaran BSN, Selasa (1/9), mengatakan, BSN seperti pedang bermata dua. Selain bekerja memproteksi pasar nasional dari serbuan produk-produk asing yang tidak bermutu, BSN bisa membantu memberdayakan UMKM dengan meningkatkan standar mutu produknya agar punya daya saing.

“Bagi saya yang paling penting bagiamana SNI ini bisa mendukung dunia usaha terutama para pengusaha kecil,” ujar Sungkono. Politisi PAN ini, menyayangkan pemerintah yang tidak merealisasikan anggaran yang cukup bagi BSN. Padahal BSN ikut membantu memberdayakan UMKM yang di Tanah Air jumlahnya sangat banyak. Tentu itu butuh anggaran yang besar.

Komisi VI sendiri dalam kesimpulan rapatnya memahi usulan pagu anggaran BSN tahun Anggaran 2016 sebesar Rp146.877.155.000. Bahkan, Komisi VI juga memahami usulan tambahan anggaran untuk 2016 sebesar Rp140.033.322.000. Sungkono menilai, usulan anggaran itu relatif kecil bila dibandingkan dengan luasnya lingkup kerja BSN.

“Saya pikir BSN kurang mendapat perhatian dari sisi anggaran. Peran BSN penting untuk melakukan standar mutu. Harus ada semacam pemahaman yang sama supaya pemerintah melihat standar mutu bukan sekadar pekerjaan iseng-iseng, tapi untuk kepentingan melindungi produk dalam negeri. Selain itu juga untuk mengantisipasi produk luar yang masuk yang tidak punya standar mutu. Bila tidak dilakukan akan membuat ekonomi rakyat kecil terpuruk,” kilah Sungkono lagi. (mh), foto : andri/parle/hr.