Anggota Komisi V DPR Fauzih Amro mengatakan untuk menunjang program satu juta hektar dirinya meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuat peta dari Aceh hingga Papua.

“Peta tersebut menjadi penting bagi kita agar punya acuan dalam bekerja, misalnya di Aceh berapa irigasi dan bendungan, ada berapa juta hektar sawah, Sumut berapa hektar sawah dan kejelasan wilayah-wilayah lainnya, sehingga kita dapat peta yang jelas dari Aceh sampai Papua itu,” kata Fauzih saat Komisi V DPR melakukan Raker dengan Menteri PUPR M. Basoeki Hadimoeljono di Jakarta, Senin (14/9) membahas RAPBN 2016.

Ia menambahkan, sesuai dengan penjelasan Menteri PUPR sebelumnya, yang menekankan kepada program satu juta hektar sawah, dan untuk mendukung hal tersebut diperlukan pembangunan beberapa bendungan, dirinya mengingatkan bahwa ada beberapa bendungan yang belum optimal.

“Ada sebagian bendungan dan irigasi yang mati selama ini pak, artinya apa, kalau bisa ini (bendungan/irigasi-red) diberdayakan dan dihidupkan kembali, karena bisa membantu program satu juta hektar sawah tersebut,”terangnya.

Dikesempatan ini, Fauzih mengingatkan, kepada Kementerian PUPR melalui Dirjen SDA, dimana ada beberapa irigasi di Sumatera, Lampung, Jambi dan daerah lain yang sudah mati dan tidak produktif.

“Sampai hari ini, irigasi kita yang bisa mengairi kurang lebih lima belas ribu hektar sawah juga belum produktif Pak dirjen, kita sudah rapat dengan Menteri LH, tapi sampai detik ini juga belum ada realisasi yang kongkrit dari Dirjen SDA, bagaimana irigasi ini, apa kita stop atau bagaimana,”jelas politis dri Hanura ini.

Ia menambahkan, bahwa buat apa membangun yang besar-besar tetapi yang sudah ada tidak bisa diefektifkan dan dimanfaatkan, “Menurut saya manfaatkan dulu yang sudah ada, baru kita bicara mengenai pembangunan bendungan di 22 titik tadi,”ujarnya dalam Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis ini.

Sementara itu dalam kesimpulan Raker kali ini, Komisi V DPR memahami penjelasan Kementerian PUPR terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi dan program dalam RAPBN TA 2016, dan selanjutnya akan memperjuangkan kenaikan pagu anggaran yang diusulkan Kementerian PUPR pada saat pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2016 untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR RI.

Selain itu Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR agar program masing-masing unit organisasi dilaksanakan pada daerah provinsi kab/kota yang sangat membutuhkan serta disesuaikan dengan maukan dari Komisi V DPR mengenai program pembangunan daerah pemilihan pada provinsi Kab/kota tertentu.

Selanjutnya Komisi V DPR sepakat dengan Kementerian PUPR untuk melanjutkan pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program dalam RAPBN TA 2016 pada unit eselon I dalam RDP mendatang.(nt) foto:ry/parle/ray