Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan pagu anggaran yang diusulkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan BMKG pada saat pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2016 untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR RI.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis saat RDP dengan Kepala Basarnas Pencarian dan Pertolongan, BMKG, Bapel BPLS, dan Bapel BPWS membahas pokok-pokok rencana kerja dan anggran dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2016 di Jakarta, Selasa (15/9).

Dalam penjelasan dihadapan rapat Komisi V DPR, Kepala Badan SAR Nasional FHB. Soelistyo menerangkan bahwa berdasarkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran, kebutuhan  anggaran Basarnas Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4,11 triliun dengan rincian, program dukungan manajemen dan pelaksanaan Teknis lainnya sebesar Rp. 593,48 miliar, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Basarnas sebesar Rp. 319,33 miliar dan Rp. 3,20 triliun untuk Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelematan.

“Berdasarkan Surat Bersama dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menkeu No : S-288/MK.02/2015 dan 0082/M.PPN/04/2015 tanggal 15 April 2015 pagu Indikatif dan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, Basarnar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2,42 triliun yang tersebar ke dalam tiga program tersebut,”jelas Soelistyo.

Namun, lanjutnya, sesuai dengan Surat Menkeu No : S-505/MK.2/2015 tanggal 7 Juli 2015 perihal Pagu Anggaran K/L dan penyelesaian RKA-K/L TA 2016, anggaran Basarnas mengalami pemotongan sebesar Rp. 432,31 miliar sehingga Pagu Anggaran Basarnas menjadi Rp. 1,98 triliun.

“Dengan demikian berdasarkan perbandingan antara pagu kebutuhan dengan pagu anggaran maka terdapat selisih kekurangan anggaran (backlog) sebesar Rp. 2,12 triliun atau 51,7 persen,”terangnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB Muhammad Toha mengatakan dari kekurangan anggaran Rp. 2,12 triliun itu, dirinya mengharapkan semoga ada tambahan anggaran untuk Basarnas.

“Namun kalau misalnya tidak dapat tambahan anggaran, gimana cara menerapkannya, karena hanya 51,7 persen dari kebutuhan yang ada dan bagaimana mengimplementasikan dengan baik,”kata Toha.

Artinya, lanjut Muhammad Toha, program-program prioritas yang sebenarnya ingin dikejar tapi dana tidak cukup. “Untuk itu saran kami dari Frakis PKB, adalah beberapa program yang kegiatan ada ditahun jamak dan sudah dianggarkan itu mohon diselesaikan, dalam artian keinginan kita adalah satu bermanfaat dulu dan kelihatan,”terangnya.

Untuk itu tambah Toha, dirinya berharap pimpinan dan anggota Komisi V DPR bisa mengupayakan setidaknya dari 51,7 persen dari kebutuhan itu bisa ditambah.

Sementara itu, berdasarkan laporan, BMKG mengusulkan kebutuhan anggaran tahun 2016 Rp. 2.072,43 miliar dimana usulan tersebut dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya sebesar Rp. 90,04 miliar dan Program Pengembangan dan embinaan MKG sebesar Rp. 375,20 miliar. Serta kekurangan usulan anggaran terhadap pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 465,25 miliar.(nt) foto:ry/parle/ray