Komisi I DPR RI Rapat Kerja bersama Kementerian Pertahanan RI membahas isu strategis yang diventarisir, dan Rencana Kerja dan anggaran Tahun 2016.

Dalam Raker yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfud Siddiq, isu aktual yang dibahas antara lain, terkait kebijakan pertahanan RI dalam mengantisipasi, serta merespon dinamika politik dan keamanan di kawasan Republik Indonesia, khususnya berkenaan dengan isu Laut Cina Selatan dimana tensi ketegangan politik dan keamanan dikawasan ini semakin meningkat.

“Ini (isu Laut Cina Selatan) tentu perlu pembacaan secara politik secara geopolitik, termasuk bagaimana kita meresponnya dari sisi kebijakan pertahanan,”kata Mahfud, saat memimpin Raker, hadir Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Senin (21/9/2015), di Gedung Nusantara II, DPR RI.

Dan kaitannya dengan masalah itu, Komisi I ingin mendengarkan penjelasan Menteri Pertahanan mengenai kebijakan kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat, dimana sejak awal Komisi I telah menyampaikan suatu pandangan politik bahwa perlu dilakukan penguatan kerja sama pertahanan dengan sejumlah negara-negara sahabat yang strategis.

“Kita (Komisi I) ingin dengar kebijakan kerja sama pertahanan, termasuk dalam konteks pengadaan Alutsista dilakukan modernisasi sumber-sumber negara penyedia,”jelasnya.

Selain itu, Komisi I dan Kementerian Pertahanan juga akan mendiskusikan setelah mendengarkan paparan dari Menteri Pertahanan, mengenai beberapa rencana yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, misalnya mengenai pembentukan komando gabungan wilayah pertahanan dan pembentukan beberapa Kodam.

“Kami (Komisi I) ingin mendengarkan kebijakan Kementerian Pertahanan mengenai rencana yang sudah pernah dibahas bersama dengan Komisi I,”tutur Mahfud.

Selanjutnya, juga akan diskusikan mengenai rencana atau ide dari kementerian Pertahanan untuk mengkonsilidasi keberadaan atase pertahanan di sejumlah negara, baik yang selama ini kita manfaatkan atase pertahanan ataupun yang direncanakan untuk penempatan yang baru.

“ Sebagaimana diketahui keberadaan atase pertahanan selama ini ada dibawah koordinasi badan Intelejen strategis di Mabes TNI,”imbuhnya.

Berikutnya, juga akan didiskusikan satu rencana Pemerintah mengenai pembentukan Badan Cyber Nasional. Hal ini menurut Mahfud, dikaitkan dengan suatu program yang sudah berjalan di Kementerian Pertahanan sejak beberapa tahun yang lalu yaitu Program Cyber Diffent.

“Nah, kira-kira seperti apa keterkaitan program ini dengan ide pembentukan badan Cyber nasional dan kita juga ingin mengaleborasi pandangan Kementerian pertahanan mengenai rencana Pembentukan Badan Cyber nasional ini,” ungkapnya.

Terakhir, yang dibahas juga mengenai Program Legislasi Kemenhan baik yang di Tahun 2015 maupun rencana Program Legislasi 2016. Ini menjadi penting karena DPR termasuk Komisi I sudah harus memfinalkan proglegnas untuk 2016.(as)/foto:Naefuroji/parle/hr.