Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mendesak Ketua DPR Marzuki Alie segera mengadakan konsolidasi serta Rapat konsultasi tertutup dengan Presiden SBY mengenai pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur). “Selain itu, perlu adanya rapat konsultasi pimpinan yang jelas sesuai jadwal guna membahas masalah actual yang ada,”katanya dihadapan Sidang Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Senin, (4/1).

            Sementara Nurdiman Munir dari Partai Golkar, meminta Rapat Pimpinan juga mengagendakan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Mantan Presiden Soeharto.

            Pada kesempatan tersebut, Nurul Arifin (F-PG) menilai Gusdur merupakan tokoh bangsa yang menjunjung tinggi pluralisme. “Perlu ada ketegasan dari Ketua DPR Marzuki Alie menetapkan Gusdur sebagai tokoh pluralisme,”papar Nurul.

            Dia menambahkan, kita semua jangan alergi terhadap pemberian gelar tokoh pluralisme tersebut.

            Untuk masalah pemilihan Gubernur oleh DPRD, Nurul mengatakan, persoalan tersebut masih belum selesai di bahas karena itu jangan ada pengiringan opini dari Ketua  DPR dalam pidatonya.

Tim Pemantau FTA

            Muhammad Misbakun (PKS) meminta Pimpinan DPR segera membentuk tim pemantau terkait Free Trade Agreement (FTA) Cina dengan Asean. “Indonesia masih belum siap dan dampaknya kita akan mengalami implikasi serius terhadap produk UMKM, pertanian, dan sektor industri,”paparnya.

            Selama ini, papar Misbahkun, pemerintah belum mempersiapkan infrastruktur di lapangan terkait penetapan FTA tersebut. “Selama ini Menteri Perdagangan tidak melakukan konsultasi terkait perjanjian tersebut, seharusnya persoalan ini dikonsultasikan bersama dengan DPR,”tegasnya. (si/as)