Tim Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia, Rabu (30/1), meninjau sejumlah jalan tol di Jakarta guna memantau operasional dan rencana pengembangan jalan tol di sekitar Jabodetabek serta mencari solusi bagaimana mengatasi problematika kemacetan di dalam tol.

Rombongan Tim Komisi V bergerak dari Gedung DPR RI memulai perjalanan menuju pintu tol Kayu Besar I-Cengkareng via pintu Tol Slipi menuju tol Sedyatmo dan masuk ke arah jalur Tol Lingkar Barat, selanjutnya tim melanjutkan perjalanan keTol JORR-TB Simatupang via jalur Tol menuju simpang pembagi arah Serpong-Pondok Indah, dan singgah di lokasi rencana pembangunan simpang susun Antasari (Jalan Tol ruas Depok-Antasari) yang bersinggungan dengan ruas tol JORR untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan aksesbilitas tol JORR.

Setelah itu, tim melanjutkan perjalanan dari tol JORR-TB Simatupang menuju kantor pusat Jasa Marga via tol Pondok Pinang-TMII, untuk menggelar pertemuan guna mencari masukan dari BPJT dan operator jalan tol. Usai pertemuan, mengakhiri kunjungannya, tim melanjutkan peninjauan ke tol Priok, untuk melihat di lapangan terkait pembangunan tol Priok.

Sebelumnya saat diwawancarai Parlementaria Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia menjelaskan seperti yang diketahui bersama Jakarta dan sekitarnya ini, setiap hari kemacetan semakin luar biasa, oleh karena itu DPR meminta ada solusi yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan infrastruktur jalan tol.

Menurut Yudi, hampir setiap hari banyak keluhan dari masyarakat baik melalui medsos dan media lainnya, mengenai kemacetan dan sarana lain-lainnya tentang jalan tol. ”Daerah ini hampir setiap hari kita lalui, dan kami banyak mendengar komplain dari masyarakat, oleh karena itu kunjungan spesifik kali ini ingin mengetahui bagaimana perencanaan kedepan tentang bagaimana mengatasi problematika dan apa saja yang dihadapi,” terang Yudi politisi dari PKS ini.

Selanjutnya, tambah Yudi, mengenai rencana pengembangan ruas jalan tol, dirinya berharap agar lima tahun ke depan bisa dituntaskan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan

Dan menurut Yudi, DPR akan memberikan dukungannya terkait pembangunan jalan tol, “Kalau ada ruas jalan tol yang memang tidak menguntungkan kami siap memberikan dukungan apakah itu sebagian melalui APBN dan kalau tidak menguntungkan secara bisnis kita bantu agar investor bisa untuk masuk,” tegasnya.

Sementara itu, anggota tim kunjungan spesifik Komisi V DPR Rendy Lamajido mengatakan kunjungan DPR kali ini ke sejumlah jalan tol untuk mengecek keberadaan tol di DKI Jakarta, yang pertama ingin di lihat, kata Rendy, adalah standar minimal.

“Yang pertama yang ingin kami lihat adalah standar minimal itu terpenuhi atau belum, kedua, sejauhmana kepadatan tol-tol dalam maupun tol luar kita, dan kita berharap nanti ada pemikiran terhadap DKI Jakarta ini bisa tercover dalam persoalan transportasi masyarakat Jakarta pada umumnya,” jelas Rendy

 Pada kesempatan pertemuan dengan jajaran Kementerian PU dan operator jalan tol, Randy juga mengingatkan kepada stake holder jalan tol untuk memperbaiki standar pelayanan minimum, ”Kalau dilihat, hampir di seluruh jalan tol standar pelayanan minimumnya masih sangat minim, terutama pada persoalan maintenance seperti masih kurangnya rambu-rambu jalan dan lain-lainnya," katanya.

Randy juga menyoroti mengenai penumpukan kendaraan di gate connection dimana kerap terjadi penumpukan kendaraan, “Saya melihat disini ada beberapa gate atau pintu gerbang yang boleh dikata jalur yang lebar menuju suatu jalur yang sempit, ini juga yanv perlu diperhatikan dengan baik,dan saya berharap gate-gate ini dicarikan solusinya,” jelas Rendy politisi PDIP ini.

Rendy mencontohkan, kepadatan di Cengkareng, dimana ada beberapa gate atau pintu gerbang di sana yang menampung seluruh pintu gerbang yang keluar yang akhirnya tertumpuk, “Coba pikirkan gimana caranya agar tidak terjadi penumpukan di gate-gate tersebut,” harapnya.

Selain itu menurut Rendy untuk mengurangi kepadatan di jalan tol, salah satunya adalah pengembangan teknologi Gerbang Tol Otomatis (GTO), “GTO itu penting pak, terutama untuk daerah-daerah Jakarta ini pakai GTO saja,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama anggota Komisi V DPR Agung Budi Santoso menjelaskan bahwa jumlah jalan tol dan kendaraan belum mencapai bentuk yang ideal sehingga menjadi over capacity.

“Seharusnya jalan tol tidak macet dan menjadi parkir yang terpanjang di dunia, dan biasanya penumpukan kendaraan panjang di gerbang tol, itukan tentunya akan menambah kemacetan, jadi mungkin yang perlu diperhatikan bagaimana membuat terobosan terhadap sistem pembayaran dijalan tol,”kata Agung.

Artinya, tambah Agung dengan sistem pembayaran yang lebih lancar tentunya dapat mengurangi perlambatan lalu lintas di gerbang tol. “Mungkin ini salah satu solusi untuk membuat jalan tol lebih lancar, seperti memperbanyak GTO, ini lebih baik, dan kita ajak masyarakat sedikit kita paksa untuk mau menggunakan kartu langganan itu, dengan demikian dapat mengurangi perlambatan lalu lintas, larena tidak ada transaksi dengan uang tunai”terang Agung politisi dari Partai Demokrat ini.

Fauzih Amro anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura menjelaskan perlu ada regulasi yang jelas dalam mengatasi kemacetan,”Sepanjang apapun jalan tol ini, tidak akan menyelesaikan masalah macet di Jabodetabek khususnys Jakarta tanpa ada regulasi atau aturan yang jelas dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU.

“Tahun 1990 an kita masih enak melihat jalan tol pak, masih ada jarak yang lebar antara mobil satu dengan yang lan, sekarang jarak semakin sempit, faktor utama adalah penambahan jumlah kendaraan roda empat, kontainer dan truk yang semakin meningkat, kurang lebih ada tiga ratus mobil perhari, sebulan sembilan ratus, dan kalau pertahun kurang lebih hampir 12 ribuan,”tambahnya.

Oleh sebab itu, menuru Fauzi, UU Jalan No.34 Tahun 2004 harus menjadi landasan pembangunan jalan tol di Republik ini khususnya di Jabodetabek.(nt) foto:ry/parle