Usulan Deviden BUMN Rp 34 Triliun Dipertanyakan

01-10-2015 / KOMISI VI
 
 
Usulan Menteri BUMN untuk menambah setoran dividen dari sejumlah BUMN yang mencapai Rp34 triliun dalam RAPBN 2016 masih dipertanyakan para anggota Komisi VI DPR RI. Diharapkan tidak ada tekanan dari pemerintah kepada BUMN untuk memenuhi target dividen itu.
 
Anggota Komisi VI DPR RI Sungkono (dapil Jatim I) usai mendengar paparan pengajuan penyertaan modal negara (PMN) untuk sejumlah BUMN, Kamis (1/10), mempertanyakan usulan tambahan dividen dari yang semula Rp31,164 triliun menjadi Rp34,164 triliun.
 
“Dalam memberikan setoran dividen kepada negara, mestinya dilakukan setalah ada RUPS. Mengapa perubahan muncul seperti ini. Apa asumsi dasarnya?” ujarnya penuh tanda tanya. Politis PAN ini berharap, target setoran dividen dalam RAPBN 2016 tidak didasarkan pada tekanan dari Kementerian BUMN kepada semua BUMN terutama yang menerima PMN.
 
Namun Sungkono menambahkan, bila memang kondisinya memungkinkan untuk menambah dividen tentu tidak masalah. “Jika bisa dimungkinkan, kita tidak mempermasalahkan. Apalagi bila masih ada ruang untuk itu,” imbuhnya dalam raker dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. (mh)/foto:jaka/parle/iw.
BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...