Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI diharapkan dapat mencarikan solusi yang sistemik, untuk memajukan industri pertahanan nasional. Ketua Komisi I mengatakan Presiden sebagai ketua KKIP harus fokus secara periodik duduk bersama KKIP untuk menentukan progres report pengembangan industri pertahanan.

“Arahan presiden tentang industri pertahanan harus ditindaklanjuti oleh KKIP karena dia lintas sektoral yang di dalamnya ada Kemenhan, TNI, Polri, Kementerian Keuangan, BUMN, Kemen Perindustrian,”kata Mahfudz, baru-baru ini di Gedung DPR RI.

Menurutnya, harus ada komitmen yang ditunjukkan pemerintah dari sisi kebijakan dan dukungan anggaran. Mahfudz mengutarakan ketika PT.PAL sudah siap dalam tranfer teknologi untuk bisa membangun kapal selam bersama project dengan Korea untuk membangun kapal selam ke-3 di PT.PAL, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan mengenai negara akan memback up kebutuhan 2,5 Triliun dalam penyiapan infrastruktur kapal selam.

“ Dalam situasi sekarang tidak mudah menggelontorkan 2,5 T, tetapi jika ini komitmen jangka panjang, semestinya dicarikan solusi. Hal yang sama juga dialami PT.Dirgantara Indonesia (DI), dan PT.Pindad, " paparnya.

Selanjutnya, berbicara industri pertahanan maka harus dilihat jejaring industri sampai kepada industri pendukungnya. Jangan sampai ketika ingin memajukan industri pertahanan, tetapi lini jejaring industrinya tidak terbangun dengan baik.

Hingga saat ini belum terlihat kebijakan dari Kementerian Perindustrian untuk memajukan industri alutsista yang harus juga mamajukan industri pendukungnya, sehingga dapat terpadu. Menurutnya keterpaduan sektor industri yang mendukung industri alutsista juga harus disiapkan oleh Pemerintah.

Dalam konteks alutsista, Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) lebih sebagai lex integrator yang bisa saja platfomnya dibuat oleh corporate lain tetapi BUMNIP sebagi lead integrator untuk mengubahnya sebagai alatsista.

“Sepanjang industri-industri pendukung tidak disiapkan, akhirnya nanti kita bisa membuat industri pertahanan dalam negeri tapi tidak lebih sebatas perakitan, komponennya diambil dari pihak lain. Ini yang harus kita hindari, karena kita ingin komponen lokal maksimal disiapkan dari dalam negeri,”katanya, seraya mencontohkan, industri baja, kalau industri bajanya tidak dikembangkan, akan kesulitan bahan baku.

Selain itu,  kendala yang kini dihadapi oleh BUMN industri pertahanan, yaitu kendala financial, karena sistem penganggaran, maka diperlukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk peningkatan kapasitas infrastruktur produksi. “Industri pertahanan kita masih lemah dari sisi financing, sementara untuk mendapatkan financing dari perbankan tidak mudah bagi mereka,”imbuhnya (as), foto : jaka nugraha/parle/hr.