Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga Jilid VI, mendapat respon beragam. Namun, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah, perlu ada sinkroninasi antar paket kebijakan, sehingga lebih mudah diimplementasikan dan tidak saling menghambat.

“Harus ada koordinasi antar kementerian dan lembaga bidang ekonomi, supaya tercipta sinkronisasi terhadap paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan. Implementasinya juga harus jelas, dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Anggota Komisi XI DPR, Amir Uskara, di sela-sela Rapat Paripurna, Senin (16/11/15).

Amir menilai, masih ada tumpang tindih penanggung jawab paket kebijakan. Bahkan, masih dijumpai, 1-2 Kementerian atau Lembaga, bertanggung jawab pada kebijakan yang sama.

“Dari 1-2 K/L itu, belum ada penegasan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya,” imbuh politikus F-PPP itu, sembari mengingatkan, untuk paket kebijakan yang bersifat mendorong investasi, agar dapat lebih optimal menyerap tenaga kerja lokal.

Amir juga mengingatkan, agar ada koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Akibat belum maksimalnya koordinasi, sehingga paket kebijakan ini belum di respon positif oleh Pemerintah Daerah.

“Apapun (kebijakan) yang dilakukan Pemerintah Pusat, implementasinya di daerah. Ini yang menyebabkan kendala (kebijakan tidak berjalan), sehingga perlu koordinasi yang intens antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait penanggung jawab dari implementasi kebijakan,” beber Amir.

Untuk itu, politikus asal dapil Sulawesi Selatan itu juga mengingatkan, Pemerintah harus memantau implementasi dari setiap paket kebijakan yang sudah diluncurkan, hingga tingkat daerah. Jika suatu kebijakan sudah dirasa berjalan dengan baik, baru mengeluarkan paket kebijakan yang lain.

“Kecuali kebijakan yang sudah dikeluarkan, namun membutuhkan kebijakan untuk mendukung, maka bisa dikeluarkan paket kebijakan yang lain,” pesan Amir. (sf), foto : andri/parle/hr.