Kondisi prajurit TNI yang masih hidup di barak atau belum mempunyai rumah menjadi sorotan sejumlah Anggota Komisi I. Diharapkan ada kebijakan yang mampu menyentuh prajurit khsusunya dalam peningkatan kesejahteraan. Hal itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Agustadi Sasongko Purnomo yang dipimpin Ketua Komisi Theo L Sambuaga didampingi Guntur Sasono di ruang rapat Komisi I, Rabu (11/2). ”Belum ada kebijakan menyeluruh mengenai perumahan untuk prajurit,” kata Anggota Komisi I Mutammimul Ula (F-PKS). Ia berharap TNI dapat memberikan kesempatan lebih besar kepada prajurit untuk dapat memiliki rumah pribadi. Terobosan yang dilakukan melalui Asabri diharapkan dapat meringankan beban prajurit. ”Meskipun kita tahu gaji dan tunjangan TNI belum memadai,” ujarnya. Hal senada diungkap Djoko Subroto (F-PG) yang memberi penilain positif pada prasjurit TNI yang tetap gigih dan bersemangat dalam menjalankan tugas ditengah kesulitan yang dihadapi. ”Prajurit sangat sulit membeli rumah meskipun sudah ada Asabri,” katanya seraya menambahkan hal itu berbeda dengan Perwira TNI. Untuk dapat lebih memudahkan prajurit TNI memperoleh rumah, Djoko meminta supaya KSAD melakukan koordinasi dengan piha-pihak terkait seperti Menteri Perumahan Rakyat. Ia berharap dengan langkah itu akan membantu prajurit. ”KSAD koordinasi dengan Menteri Perumahan Rakyat,” ujarnya. Ia menilai rumah bagi prajurit TNI tidak perlu terlalu bagus. Menurutnya yang terpenting prajurit dapat membeli rumah itu. ”Bangun rumah sederhana atau rumah susun,” katanya seraya menambahkan asas keadilan di lingkungan TNI yang berkaitan dengan kesejahteraan akan tercapai. Sementara itu Marcus Silano (F-PD) mendesak KSAD Agustadi Sasongko untuk menginventarisir aset milik TNI. Hal itu diperlukan mengingat banyak prajurit TNI yang ingin memanfaatkan aset itu. ”Jangan sampai lahan tersebut digunakan untuk kepentingan pengusaha dan mengesampingkan kepentingan prajurit,” tegasnya. Pembinaan dan Penertiban Lebih jauh Marcus Silano dalam pertemuan itu meminta supaya TNI memperhatikan pembinaan prajurit khususnya TNI AD. Pembinaan yang diminta Marcus terkait dengan penampilan prajurit ditengah masyarakat. ”Kalau keluar asrama tunjukan latar belakang yang dapat memberi kesan positif pada masyarakat,” katanya. Marcus juga mendesak KSAD menertibkan atribut-atribut yang menggunakan simbol TNI AD. Menurutnya banyak masyarakat yang menyalahgunakan atribut itu. Sebagaimana diketahui banyak masyarakat yang menggunakan atribut seperti stiker dan lainnya dalam menjalankan bisnisnya. ”Agar image TNI AD tetap terjaga,” katanya. Sementara itu KSAD Agustadi Sasongko di hadapan Komisi I menjelaskan bahwa TNI AD terus berupaya menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa, TNI AD mengutamakan mencari jalan keluar dengan musyawarah. ”Secara musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan dan bermanfaat,” katanya. (bs)