Komisi VII DPR mempertanyakan keberadaan Dewan Nasional Perubahan Iklim yang diketuai Rahmat Witoelar. Pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui besaran anggaran serta pertanggungjawabannya.

            “Berapa besaran anggaran yang dimiliki DNPI dan pertanggungjawabannya kepada siapa,” tanya Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon (Fraksi PDI Perjuangan) saat RDP dengan DNPI, Walhi, WWF, CIFOR, ICEL di Gedung Nusantara I,  Senin (18/01)

            Pada RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Achmad Farial (Fraksi PPP) itu, Effendi menegaskan, DPR belum pernah membahas anggaran untuk DNPI. “Saya sama sekali tidak tahu masalah ini, dan tidak pernah merasa membahasnya. Satuan Kerja atau Satkernya kemana. Harus jelas, karena DPR tidak dilibatkan,” tandas Effendi

            Terkait pembahasan isue perubahan iklim, Anggota Komisi VII Dewi Aryani Hilman (Fraksi PDI Perjuangan) meminta kepada LSM yang bergerak dibidang lingkungan diantaranya WALHI, WWF, CIFOR, ICEL agar bersinergi dengan pemerintah agar mampu menghasilkan solusi terbaik.

            “Rumusan seperti apa yang diinginkan WALHI, WWF, CIFOR, ICEL. Buat sistemnya, mekanismenya. Ajukan proposal tehnis kepada Pemerintah dengan data kuantitatif, disertai dengan hitungan angka sejelas-mungkin,” tegas Dewi

            Dewi menambahkan, yang terpenting adalah outputnya untuk menekan laju kerusakan lingkungan. “Jika rumusan sudah ada, Komisi VII mendukung sepenuhnya,” imbuhnya

            Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Harian DNPI Rahmat Witoelar yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup menerangkan anggaran DNPI sebesar Rp 30miliar. Namun anggaran ini masih dibintangi (menunggu persetujuan lebih lanjut untuk direalisasikan) di Departemen Keuangan. Sedangkan pertanggungjawabannya DNPI  ditujukan kepada Sesmen LH. (sw) foto: agung/parle/DS