Tim Kunjungan Komisi V DPR, di Jakarta, Selasa (1/12) melakukan peninjauan ke pembangunan jalur Sodetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT).

“Kedatangan kami untuk melihat secara langsung, terkait dengan permasalahan pembangunan sodetan, dan kami mendapat informasi semestinya pembangunan ini ditargetkan selesai ditahun ini diakibatkan karena persoalan lahan yang belum selesai,” kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis di hadapan wartawan.

Tim Komisi V DPR kali ini juga di dampingi Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane BBWSCC Teuku Iskandar.

Belum terselesaikannya persoalan pembebasan lahan menurut Fary, diperlukan adanya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu dalam memberikan dukungan.

“Anggaran kurang lebih 760 miliar yang kita sudah berikan untuk pembangunan ini tidak sedikit, dan kita harapkan, betul-betul bisa di manfaatkan, dan penuntasan sodetan ini bisa di selesaikan, serta persoalan penanggulangan banjir bisa diatasi,”jelas Fary.

Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane BBWSCC Teuku Iskandar menjelaskan sampai saat ini pengerjaan terowongan dari titik keluarnya air (outlet) sampai arriving shaft (tiang beton) yang merupakan titik tengah sodetan sudah hampir selesai, dan sementara pengerjaan dari titik masuknya air (inlet) yang berlokasi di Jalan Bidara Cina masih terkendala pembebasan lahan.

Proyek ini menurut Iskandar, diharapkan bisa mengurangi volume air di Sungai Ciliwung sebanyak 60 meter kubik per detik. Saat ini, jelas Iskandar, rata-rata debit air di Sungan Ciliwung mencapai 570 meter kubik per detik. “Dengan adanya sodetan, maka debit air di Sunga Ciliwung diharapkan bisa dikurangi menjadi 510 meter kubik per detik,”jelasnya.

Ditempat yang sama, Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menerangkan, terkait terhambatnya proyek pembangunan sodetan ini karena kendala pembebasan lahan, dan diajukannya class action dari warga.

“Kalau gugatan class action dapat sepat diselesaikan, maka saya yakin proyek ini bisa dikerjakan satu minggu setelahnya,”terangnya.

Bambang menjelaskan, di Bidara Cina ada tiga RW yang terdampak proyek sodetan ini, yakni RW 04, 05, dan RW 14. Untuk RW 05 dan RW 14 menurut Bambang tidak masalah karena lahannya sudah selesai dibebaskan.

"Yang belum RW 04. Kalau RW 05 dan RW 14 sudah. Ada 134 bangunan yang sudah diratakan dan warganya direlokasi ke Rusun Cibesel," ujar Bambang.

Terkait adanya gugatan class action ini, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, DPR bersama Kementerian PU melalui Dirjen Sumber Daya Air akan mendorong untuk cepat diselesaikan.

Sodetan Ciliwung-KBT merupakan salah satu upaya Pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat untuk mengatasi terjadinya genangan maupun banjir di Jakarta. Proyek ini masih terkendala permasalahan pembebasan lahan milik warga.

Dari total lahan seluas 11.000 meter persegi, sampai saat ini baru berhasil dibebaskan seluas 4.300 meter persegi atau baru 40 persen.

Lahan yang sudah selesai pengadaannya tersebut utamanya berada didaerah outlet, atau pintu pembuangan air dari Sungai Ciliwung ke KBT.

Sementara, lahan yang sedianya menjadi titik inlet disisi Sungai Ciliwung belum selesai pembebasannya. Lahan yang dimaksud terletak di kawasan Bidara Cina.

Pembebasan lahan ini diperlukan untuk membangun jalur masukanya air (inlet) dari Ciliwung menuju sodetan yang memanjang hingga ke Jalan Otista III dan KBT.

Usai melakukan peninjauan di proyek sodetan Ciliwung-KBT, rombongan melanjutkan kunjungan ke proyek normalisasi Kali Ciliwung, di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.(nt), foto : eka hindra/parle/hr.