Komisi IV DPR menilai swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah  hingga saat ini belum  ada konsep yang jelas dan belum optimal, dan seringkali swasembada pangan hanya dijadikan slogan-slogan saja.

Demikian yang disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo yang sekaligus memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, di Gedung Nusantara, Selasa, (12/1).

 Firma Soebagyo menambahkan, egosektoral sekarang ini masih kuat, oleh karena itu kalau berbicara tentang swasembada pangan tidak cukup hanya bicara pupuk semata. “kita tidak cukup hanya berbicara lahan, kita juga harus berpikir bagaimana infrastrukturnya,”terangnya.

Dia menambahkan, impor-impor gelap berbagai pangan masih menjadi persoalan semua pihak. “Ini menjadi persoalan kita semua terkait impor gelap,”paparnya.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani tebu Rakyat Indonesia (APTRI) H. Abdul Wachid mengatakan peran petani tebu dalam mendukung swasembada pangan khususnya gula sangat strategis dan penting sekali. “Hampir separuh dari total luas lahan dan produksi gula nasional adalah milik petani tebu, selebihnya dari perusahaan gula BUMN maupun swasta,”terangnya.

Abdul Wachid mengemukakan hingga saat ini pihaknya masih saja mengalami permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi produksi dan produktifitas, antara lain sulitnya pengembangan areal baru dan mempertahankan lahan yang sudah ada, keterbatasan alat pengolahan tanah terutama dilahan kering, dan keterbatasan permodalan bagi petani, sehingga penerapan teknologi belum optimal.

Abdul Wachid menegaskan dalam rangka menuju swasembada gula konsumsi dan industri tahun 2014 petani tebu menyampaikan usulan, kebijakan Pemerintah dalam regulasi pergulaan nasional agar berpihak dan melindungi para petani tebu, pupuk agar tersedia cukup dan tepat waktu serta subsidi pupuk petani tidak dikurangi sehingga harga tidak naik, kredit ketahanan pangan dan energi bagi petani tebu dengan bunga ringan yakni  6%. (Spy).