Komisi I DPR RI menerima aspirasi purwirawan TNI dan keluarganya yang tergabung dalam dua organisasi yaitu Forum Koordinasi Penghuni Perumahan Negara Kemhan/TNI-Polri Seluruh Indonesia dan Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN). Mereka meminta para wakil rakyat mendukung upaya penghentian penggusuran rumah dinas yang telah mereka tempati selama puluhan tahun.

"Komisi I akan berjuang bersama para purnawirawan dan harapannya permasalah penggusuran ini akan dapat diselesaikan dalam periode ini. Penyelesaian persoalan ini juga akan memperhatikan hasil kerja Panja Tanah dan Rumah Dinas Kemhan/TNI pada periode 2009-2014 lalu," kata Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung kepada wartawan usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/16).

Ia juga menyebut untuk menyelesaikan permasalahan secara konprehensif patut dilakukan rapat gabungan dengan sejumlah pihak terkait seperti tiga Kepala Staf TNI, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dan kementerian terkait lainnya.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi I dari Fraksi Partai Nasdem Supiadin Aries Saputra menekankan pentingnya roadmap, mencakup peta persoalan, penyelesaian sampai pada masalah anggaran. Kemenhan lanjut dia seharusnya bisa membuatnya dan kemudian mengusulkan anggaranya kepada Komisi I.

"Kita perlu roadmap untuk mengetahui apa sebenarnya yang diperlukan? Apa perlu ganti rugi yang layak atau pembangunan rumah prajurit plus purnawirawan agar tidak setiap saat kita mendengar ada berita penggusuran," tandasnya.

Pada bagian lain anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar menyampaikan pandangan kritis terhadap kasus penggusuran rumah purnawirawan disejumlah lokasi. Baginya tidak mungkin aparat datang dengan senjata lengkap kalau tidak ada biayanya dan tidak mungkin negara yang membiayai penggusuran rumah pernawirawan.

Sementara fakta yang terjadi saat ini adalah negara begitu mudahnya memberikan Hak Guna Usaha kepada pengusaha untuk membangun Mall dan perhotelan. "Apa susahnya memberikan secarik kertas kepada purnawirawan untuk mendapat tanah 1000 meter? Apa iya negara tidak bisa memberikan sesuatu kepada purnawirawan," papar dia disambut tepuk tangan anggota forum yang memenuhi ruang rapat Komisi I.

Juru bicara APRN menyampaikan apresiasi kepada Komisi I yang telah berkenan menerima aspirasi mereka. Mereka juga menyampaikan kekecewaan sudah beberapa kali ingin beraudiensi dengan Menhan dan Panglima TNI, namun gagal. Anggota forum juga mengungkap sejumlah fakta diantarany tidak semua rumah dinas yang mereka tempati berada di tanah negara. Ada yang berasal dari tanah yang dibeli bersama dari uang lembur yang dikoordinir komandan pada saat itu. (iky) foto:ray/parle