Komisi IX DPR RI melanjutkan pelaksaan fit and propertest, Rabu (20/1) terhadap 10 calon anggota dewan pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Uji seleksi tersebut diharapkan mampu menyaring dewan pengawas yang berkualitas.

Demikian harapan  Wakil Ketua Komisi IX  DPR Syamsul Bachri (F-Golkar) di sela-sela uji kepatutan Dewas BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IX DPR. Menurutnya, uji kelayakan lanjutan ini dilakukan mulai Rabu pukul 10.00 hingga pukul 22.45 WIB.

“Ini merupakan proses kedua yang dilakukan,  proses pertama masing-masing calon membuat makalah dan hari ini kita uji dan nilai apa yang mereka tulis  dan dilakukan dialog dengan Dewan,” ujarnya.

Dalam dialog diajukan pertanyaan seputar terobosan apa yang akan dilakukan calon Dewas BPJS Kesehatan, bagaiman cara mereka meyakinkan bahwa mereka akan berdiri independen tidak terpengarauh dengan direksi yang membawahinya, bagaiman calon menyelesaikan masalah yang ada di BPJS serta bagaimana calon meningkatkan peserta BPJS.

Jawaban itulah, kata Syamsul, menjadi penilaian anggota Komisi IX. Menurut politisi Dapil  Sulawesi Selatan, penilaian bisa dilihat dari kemampuan menjawab, integritas, kepemimpinan dan  tanggung jawab.  “Karena mereka mewakili DPR untuk melakukan pengawasan BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, maka dari itu jawaban mereka menjadi penilaian kami apakah mereka layak atau tidak dijadikan Dewas,” tambahnya.  

Anggota Komisi IX dari F-Hanura Djoni Rolindrawan mengharapkan, Dewas terpilih nantinya dapat melakukan pengawasan yang efektif. Mereka juga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, sebab BPJS baru berjalan 2 tahun sehingga harus banyak yang diperbaiki.

Apalagi, lanjut dia, tahun 2014 BPJS mengalami defisit besar dan  tahun 2015 lebih besar lagi. Kedepan kalau masih terus defisit, keberlangsungan BPJS pasti tergangu.(rnm,mp)/foto:jayadi/parle/iw.