MENHUB DIMINTA SERIUS PERHATIKAN TRANSPORTASI LAUT KAWASAN TIMUR

25-01-2010 / KOMISI V

            Komisi V DPR RI meminta Menteri Perhubungan (Menhub) untuk lebih serius memperhatikan transportasi laut khususnya di kawasan timur Indonesia, mengingat pada cuaca seperti sekarang banyak kapal-kapal yang tidak dapat berlayar karena bobotnya yang kecil.

            Demikian disampaikan anggota dari Fraksi Hanura, Saleh Husin saat Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan dan jajarannya, Senin (25/1) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Yoseph Umar Hadi, di gedung DPR.

            Saleh Husin mengatakan, saat terjadinya musim barat ini, hampir seluruh kapal-kapal di Maluku tidak dapat beroperasi. Kapal-kapal di daerah ini rata-rata mempunyai ukuran bobot yang kecil, dan bila ada kapal fery pun juga tidak dapat berlayar karena kapal fery tersebut hanya untuk penyeberangan sungai dan danau, bukan untuk mengarungi di laut lepas.

            Padahal, kata Saleh Husin, transportasi laut menjadi transportasi utama bagi penduduk di pulau-pulau tersebut. Dengan tidak beroperasinya kapal-kapal itu, akibatnya, penduduk pulau-pulau tersebut banyak yang terisolasi sampai berbulan-bulan lamanya.

            Kondisi ini tentunya menambah penderitaaan masyarakat di pulau-pulau yang terisolasi, apalagi curah hujan akan turun hingga bulan Februari.

            Husin minta Menteri Perhubungan dapat mengalokasikan anggaran untuk pembelian kapal-kapal dengan bobot yang lebih besar lagi. Sehingga pada saat musim barat tiba, kapal tersebut dapat tetap berlayar. Dia berharap Menhub dapat segera mengatasi transportasi di kawasan ini, mengingat transportasi laut merupakan transportasi andalan bagi masyarakat di kawasan tersebut.

            Pada kesempatan tersebut, Komisi V DPR juga mempertanyakan tidak tercapainya target realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Perhubungan yang terserap sebesar Rp 17,422 triliun dari total anggaran sebesar Rp 21,717 triliun (hanya mencapai 80,22 persen).

            Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim menanyakan kendala apa yang dihadapi kementrian ini sehingga target realisasi itu tidak dapat tercapai, termasuk ada dana Badan Layanan Umum (BLU) Ditjen Perhubungan Udara yang tidak dapat diserap sebesar Rp 324,84 miliar.

            Menanggapi anggaran yang tidak dapat terserap seluruhnya, Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, hal yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi pelaksanaan anggaran dikementeriannya antara lain adalah sisa anggaran belanja barang sebesar Rp 1,030 triliun antara lain dana blokir sebesar Rp 428,95 miliar termasuk dana BLU yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 421,89 miliar dikarenakan organisasinya belum terbentuk.

            Sedangkan sisa kontrak sebesar Rp 339,75 miliar dan kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 261,57 miliar antara lain karena waktu tidak mencukupi.

            Sisa anggaran belanja modal sebesar Rp 2,713 triliun terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 1,119 triliun dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 1,593 triliun. Pada sumber dana rupiah murni, kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 392,46 miliar disebabkan antara lain, keterbatasan waktu pada kegiatan modifikasi Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) dan pada kegiatan yang dibiayai melalui dana PNBP.

            Sisa kontrak sebesar Rp 224,84 miliar, dan dana blokir sebesar Rp 502,32 miliar termasuk dana BLU Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 324,84 miliar dikarenakan organisasinya belum terbentuk.

            Sedangkan pada sumber dana pinjaman/hibah luar negeri yang tidak terserap sebesar Rp 1,593 triliun, terdapat kegiatan yang sedang dalam proses lelang sebesar Rp 704,59 miliar, menunggu persetujuan donor Rp 3,60 miliar, belum ada Negara donor sebesar Rp 514,91 miliar, kelebihan alokasi pencatuman anggaran PHLN sebesar Rp 343,20 miliar dan permasalahan lain sebesar Rp 26,82 miliar.

            Freddy menambahkan, tahun 2010 ini kementeriannya memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 15,833 triliun yang akan dipergunakan untuk membiayai program strategis guna mendukung aspek-aspek pelayanan, termasuk pelayanan angkutan perintis laut. (tt)

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

 

 

BERITA TERKAIT
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...
Terima Audiensi DPRD Sumut, Lokot Nasution: Ini Hajat Hidup Orang Banyak
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution menerima kunjungan dari Komisi D DPRD Sumatera Utara pada...
Komisi V Soroti Hambatan Anggaran dan Infrastruktur Kota Serang
05-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR RI menerima RDPU audiensi dari Komisi IV DPRD Serang pada Rabu (5/2/2025) di Ruang...
Roberth Rouw Soroti Efisiensi BUMN dan Infrastruktur Bandara Halim
04-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw melakukan kunjungan kerja ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk meninjau...