Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah Indonesia segera menyusun langkah kerjasama Uni Eropa dalam bidang Koperasi & UMKM, mengingat, Uni Eropa memiliki sejarah panjang Koperasi & UMKM yang berhasil mensehjahterakan para anggota dan pelaku UMKM, yang berpihak pada sosiologis dan antropologis Koperasi Indonesia.

 

"Oleh karenanya pemerintah harus mampu memberdayakan Koperasi dan UMKM agar bisa tumbuh dan berkembang sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dan memiliki daya saing yang tinggi terutama memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," tegas Ketua Komisi VI DPR-RI Achmad Hafisz Tohir dalam Press Releasenya, Kamis (4/2).

 

Komisi VI juga menyarankan Pemerintah Indonesia agar sungguh-sungguh dan cermat mempelajari apa keuntungan dan kerugian dari krisis yang terjadi di kawasan Eropa agar dapat mengambil langkah antisipasi yang strategis untuk kepentingan nasional dalam bingkai NKRI. Basis ekonomi kerakyatan dalam wadah Koperasi & UMKM masih menghadapi banyak sekali permasalahan dalam pengembangannya. 

 

Menurut penilaian Komisi VI, umumnya Koperasi dan UMKM sulit memperoleh akses keuangan ke perbankan karena tidak dapat memenuhi persyaratan agunan. Permasalahan badan hukum Koperasi & UMKM bidang keuangan mikro, juga berpengaruh pada Koperasi & UMKM keberlanjutan usaha dan kepercayaan perbankan.

 

Saat ini komisi VI DPR RI sedang menyusun RUU tentang BUMN dan RUU Persaingan Usaha, negara-negara Uni Eropa dikenal sangat baik menjaga daya saing BUMN secara transparan dan menjaga kedaulatan negara. Untuk itu, Komisi VI DPR RI berminat menjalin kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa dalam hal pertukaran informasi tentang mekanisme pembinaan dan pengelolaan aset–aset BUMN dan Persaingan Usaha Sehat. 

 

Seperti diketahui, rasio ekspor Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 2014 sebesar 23,7 persen sedangkan Uni Eropa memiliki Rasio ekspor terhadap Produk Domestik Eropa 40,1 persen. Hal ini dapat membuka peluang kerjasama ekspor Indonesia ke Uni Eropa, terutama ekspor industri manufaktur selain juga ekspor komoditas pertanian, perikanan dan perkebunan. 

 

"Dalam pertemuan ini kami harapkan adanya masukan dan informasi mengenai hambatan dan kendala peningkatan kerjasama dengan Uni Eropa terutama bidang Koperasi dan UMKM, rasio ekspor Indonesia terhadap PDB yang meningkat, realisasi investasi yang melibatkan BUMN serta potensi perdagangan berbasis kemaritiman," tandas Hafisz.(eko,mp), foto : iwan armanias/parle/hr.