Komisi I dan Komisi III DPR-RI menggelar Rapat Gabungan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan beserta lembaga pemerintahan dibawah koordinasinya, antara lain Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Kapolri Badrodin Haiti, dan Kejagung M. Prasetyo.

Dalam rapat gabungan kali ini, Senin (15/2) di Ruang Banggar, Gedung Nusantara II  membahas tentang tiga hal penting  yakni pemberian amnesti, kebijakan bebas visa, dan penanggulangan terorisme.

Anggota Komisi I DPR Effendi M.S. Simbolon berpesan, dalam pemberantasan terorisme aparat keamanan negara baik Polisi Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga diberikan kewenagan dalam penanggulangan teror.

"Saya hanya ingin berpesan bahwa selain kepolisian sesuai dengan Undang-Undang 34  tentang TNI juga diberi kewenangan itu. Jadi kalau bisa khusus mengenai anti teror ini dibentuk saja model KPK-nya," ujar Dewan dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III.

Alumnus Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ini sepenuhnya mendukung kebijakan untuk memberikan pengutan regulasi yang akan memberikan pemantapan pada setiap pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan negara.

"Dalam hal ini ujung tombaknya Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam bentuk apa, model apa monggo Pak," ungkap politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Effendi juga menegaskan bahwa, teroris tidak bisa dikelompokkan dalam kriminal umum, kriminal korupsi dan sebaginya. Oleh sebab itu dia menyarankan untuk penanganan terorisme bisa dibentuk polisi khusus dan TNI khusus.

"Karena kami melihat mubazir, TNI tidak pernah digunakan, saya khawati nanti mereka frustasi, malah justru nanti menjadi pelatih-pelatih seperti Santoso begitu," kata Effendi.

Sementara itu, di kesempatan selanjutnya, Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman menyarankan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diberikan kewenangan menyadap layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jagan cuma KPK yang punya alat penyadapan yang canggih, BNPT juga harus punya," tandasnya. (eko)/foto:andri, runi/parle/iw.