Komisi I mendukung penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016, oleh Kementerian Pertahanan. Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menilai postur pertahanan Indonesia masih sangat minim, sehingga kemampuan kontrol negara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kurang masksimal.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, masih banyak titik kosong (blankspot) yang menjadi celah bagi berbagai macam hal yang bisa merugikan kepentingan Negara, misalnya penyelundupan senjata, illegal human trafficking, dan lain sebagainya.

“TNI dan Kementerian Pertahanan sudah mempunyai perencanaan mengenai apa yang akan dibeli, akan diadakan, dan yang akan dikerjasamakan berkaitan dengan alutsista ini, sehingga penggunaan anggaran itu bisa lebih efektif,” kata Mahfudz, usai Rapat Kerja tertutup Komisi I dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kamis (25/2/2016).

Selain itu, Komisi I juga mendorong agar Pemerintah menetapkan kebijakan sumber pembiayaan luar negeri yang lebih meningkat untuk Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI.

“Penganggaran untuk pertahanan tidak cukup hanya dengan APBN, karena jumlah rupiah masih terbatas, dan APBN ini diikat oleh waktu dimana seluruh proses pengadaan harus selesai pada akhir tahun. Sementara kalau kita lihat produk-produk alutsista proses produksinya melebihi waktu 1 tahun. Maka disinilah ada kebutuhan pinjaman luar negeri dimana secara waktu lebih fleksibel,” paparnya. (as) foto:ray/parle/ry