Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Oheo Sinapoy dari Partai Golkar mengatakan, kunjungan spesifik ke Kolaka Utara bertujuan untuk melihat langsung dampak dari bencana banjir bandang yang menimpa sejumlah desa di wilayah tersebut. "Dari Pemda Sultra sudah cukup bagus mereka sudah sangat reaktif dengan menganggarkan Rp 1.8 Miliar untuk tanggap darurat,"terangnya saat diwawancarai oleh Parle, di Kolaka Utara baru-baru ini. 

Menurut Oheo, Pemda Sultra sudah melakukan penanganan cepat dan intensif tanpa satupun arahan dari pusat. sebenarnya, papar Oheo, Kolaka Utara tidak memiliki tradisi banjir namun karena disebabkan adanya pemanasan global maupun pemotongan hutan di hulu menyebabkan banjir tidak dapat diprediksi. 

Dia menambahkan, bencana alam tidak bisa dihadapi, maupun dicegah, manusia hanya bisa ikut dengan alam sekitarnya. "Dari laporan dinas sosial korban mencapai 9 orang dengan 3 orang hilang,"paparnya. 

Pada kesempatan tersebut Oheo menegaskan, Tim Komisi VIII DPR bertugas melakukan fungsi pengawasan dari program-program di Departemen Sosial maupun Badan Nasional Penangulangan Bencana. "Kami dari Komisi VIII DPR menghimbau agar manusia yang beraktifitas di atas (Hulu)  menghargai aktifitas manusia yang ada di bawahnya atau hilir,"tandasnya

Oheo menilai aparat daerah Sultra begitu sigap baik dari tingkat masyarakat maupun badan-badan di daerah. "ini terjadi semacam kerjasama yang sangat bagus, hal ini harus dikembangkan dan dijadikan contoh,"terangnya. 

Terkait persoalan bencana Kolaka Utara, Oheo berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan komisi IV DPR yang membidangi masalah Kehutanan, karena, paparnya, berdasarkan laporan Kapolres daerah sekitar Kolaka merupakan daerah hutan lindung. "kita akan meminta departemen kehutanan melakukan tindakan tegas,"tambahnya.

Sementara, untuk bidang tugas Komisi VIII DPR, terang Oheo, komisi VIII DPR akan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dinas sosial yang merupakan mitra kerja Komisi VIII DPR, agar mempersiapkan dana tanggap darurat baik dana on call maupun APBN.  Namun yang paling utama, jelasnya, adalah berusaha meringankan beban masyarakat yang habis terkena bencana. "BNPB akan segera mengasses dari rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana yang ada,"terangnya. (si)